Bontang. Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paembonan, ingatkan Pemerintah untuk dapat memikirkan matang setiap kebijakan yang diambil dan diperkuat melalui Peraturan Walikota (perwali), utamanya guna menyesuaikan kebutuhan prioritas serta tidak memancing reaksi berbagai pihak atas suatu kebijakan.
Seperti halnya Peraturan Walikota (perwali) tentang besaran gaji honorer Bontang yang bertugas pada mes pemerintah di Cempaka Putih Jakarta, yang mendapat reaksi dari berbagai pihak beberapa waktu lalu.
“Pemerintah Kota Bontang hendaknya dapat lebih mengkaji setiap kebijakan secara matang sebelum diterbitkan. Guna mengantisipasi reaksi ataupun pro kontra masyarakat atas kebijakan tersebut,” ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Dikatakan Etha, setiap kebijakan pasti memiliki pro dan kontra. Hal inilah yang seharusnya menjadi acuan pemerintah sebelum menerbitkan kebijakan, agar hal itu bisa diterima masyarakat.
“Saat memunculkan reaksi, jangan sampai kebijakan yang ada ditarik lagi oleh pemerintah. Ini dikhawatirkan bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat,” tambahnya.
Sementara disinggung terkait keputusan besaran gaji tenaga honorer di Mes Jakarta, Etha mengaku belum mendapat salinan perwali tersebut dari pemerintah. Sehingga ia tidak mengetahui pasti alasan diterbitkannya kebijakan pembedaan gaji yang dimaksud.
“Kami (DPRD) belum menerima salinannya, makanya saat ini kami belum tahu secara pasti tentang kebijakan pemerintah tersebut,” terangnya.(*)
Laporan: Sary & Aris