Bontang. Koalisi Fraksi Gabungan PKB, PPP dan PDI Perjuangan (PDI-P) memberikan sejumlah catatan keras kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, menyusul dengan rencana pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang tahun anggaran 2020 yang menembus angka Rp 1,6 Triliun lebih.
Tercatat, ada sebanyak 3 catatan penting yang disampaikan oleh Koalisi Fraksi tersebut Rapat Paripurna Ke 18 Masa Sidang 1 yang digelar pada Selasa (26/11/2019). Namun 2 diantaranya terbilang keras lantaran menyinggung kinerja beberapa perangkat daerah dalam menyusun Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA).
Hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang yang dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Junaidi, yang juga merupakan anggota dari fraksi PKB bersama PPP dan PDI-P.
Dalam penyampaiannya, Junaidi menyebutkan jika fraksi PKB bersama PPP dan PDI-P menemukan adanya beberapa perangkat daerah yang masih banyak memuat kegiatan dan anggaran yang bersifat pengulangan, atau copy paste dari program atau kegiatan sebelumnya, sehingga dinilai tidak relevan antara bobot kegiatan dengan biaya yang dianggarkan.
“Bahkan beberapa rancangan kegiatan perangkat daerah terkesan melenceng dari tujuan. Serta pencapaian visi dan misi perangkat daerah tersebut, tidak berdasarkan kajian akademis sebagai dasar penyusunan RKA, hingga banyaknya kegiatan yang tidak pro rakyat,” ungkapnya.
Mengacu pada berbagai hal tersebut, fraksi PKB bersama PPP dan PDI-P dengan tegas meminta Pemkot Bontang untuk lebih menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar lebih profesional, inovatif, serta kreatif dalam membuat rancangan program. Sehingga menghasilkan program kegiatan-kegiatan yang relevan dan berbobot untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Bontang.
Laporan: Tim Liputan PKTV
