Bontang. Guna mengetahui evaluasi pencapaian kinerja di lingkup pemerintah Kota Bontang, Pemkot Bontang mengadakan workshop penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diadakan Selasa, (12/2/2019) di Auditorium taman 3 dimensi Bontang.
Dalam sambutannya Asisten Administrasi Pemkot Bontang M Bahri menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melihat kinerja dalam satu tahun pemerintahan dan OPD. Selain itu dirinya juga menyampaikan bahwa dalam workshop asistensi ini akan menambah pengetahuan para pegawai untuk penyelenggaraan daerah. Selanjutnya bahwa mengenai otonomi daerah diberikan tanggung jawab terhadap kabupaten/kota.
“Kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan sangat tergantung pada kinerja perangkat daerah,” papar Bahri.
Senada dengan itu, pejabat Pemprov Kaltim, Gozali Rachman, menjelaskan tentang kinerja pemerintah Kota Bontang. Dirinya mengatakan Surat Edaran (SE) Mendagri nomor 120704 tanggal 2 Desember 2018 menjadi pedoman landasan dalam melakukan evaluasi terhadap LPPD. untuk LPPD ada perbedaan penilaian.
“Khusus untuk provinsi penilaian dilakukan berdasarkan agregasi wali kota sedangkan penilaian terhadap kabupaten atau kota berdasarkan Indikator Kunci Kerja (IKK),” jelas Gozali.
Adapun evaluasi yang dilakukan ini untuk mengukur indikator kunci kinerja oleh pemerintah Kota Bontang dalam penyelengaraan daerah tahun 2018. (*)
Laporan: Yahya | Aris