Samarinda. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (4/8) sore. Mereka melayangkan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim terkait buruknya infrastruktur, ketimpangan layanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran.
Koordinator aksi, Aspriatin, menyebut kondisi jalan rusak di Mahakam Ulu dan Kutai Barat merupakan bukti nyata kegagalan pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Ia juga menyoroti minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kutai Timur.
“Jalan rusak parah, fasilitas sekolah dan rumah sakit tidak memadai. Ini bukan soal keterbatasan anggaran, tapi soal kemauan politik. Pemerintah daerah gagal menjamin hak dasar masyarakat,” tegas Aspriatin dalam orasinya.
Massa juga menyoroti lambannya penanganan kasus lubang tambang yang telah merenggut 54 nyawa di Kalimantan Timur. Mereka menuding aparat penegak hukum dan perusahaan tambang lepas tangan terhadap tanggung jawab lingkungan.
Tak hanya itu, massa juga menuding adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dalam program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) senilai Rp100 miliar. Nama Sekretaris Daerah Kalimantan Timur disebut dalam dugaan tersebut.
“Kami minta kejelasan hukum atas dugaan korupsi dana DBON. Rakyat butuh transparansi, bukan pembiaran,” ujar Aspriatin.
Aksi ini mendapat respons langsung dari Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menemui massa dan menjelaskan sejumlah langkah yang telah disiapkan Pemprov.Dikatakannya, Pemprov merencanakan pembangunan delapan SMA dan SMK baru, serta telah mengirimkan 68 ton beras ke Mahulu untuk menekan harga bahan pokok.
“Kami sudah menganggarkan Rp250 miliar untuk pembangunan jalan beton dari Tering ke Mahakam Ulu. Pekerjaan ini ditargetkan rampung akhir tahun 2025,” jelas Seno.
Terkait sektor kesehatan, Seno mengakui masih terdapat kekurangan lebih dari 1.200 tenaga medis, terutama di daerah terpencil.
“Kami sudah menyusun rencana pembangunan Puskesmas Tipe C dan rumah sakit baru mulai tahun depan. Ini jadi prioritas kami,” katanya.
Meski mendengarkan langsung penjelasan dari Wakil Gubernur, massa HMI menilai belum ada langkah konkret yang dijalankan. Mereka memberikan waktu satu minggu kepada Pemprov untuk menunjukkan tindakan nyata atas tuntutan mereka.
