Bontang. Menindaklanjuti hasil sebelumnya, Dprd Kota Bontang kembali menggelar rapat koordinasi program Corporate Social Responsibility (CSR) bersama perusahaan, pasca digelar November 2016 lalu di Batam Kepulauan Riau.
Namun rapat yang sejatinya dihadiri lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama sejumlah perusahaan yang ada di Kota Bontang ini tak berjalan maksimal, lantaran sejumlah OPD tak mengetahui hasil rakor di Batam sebelumnya.
Salah satunya Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Bontang Bambang Cipto Mulyono, yang mengaku tak mengetahui hasil rakor di Batam tahun 2016 lantaran hingga saat ini belum mendapat pelimpahan informasi dari Kepala Dinas Pariwisata.
Hal yang sama pun diungkapkan perwakilan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Bontang, yang hingga kini pun belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut.
“Atas dasar itu makanya kami tidak paham hasil koordinasi sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Sebab pelimpahan informasi ini belum disampaikan kepala dinas terdahulu,” ungkap Bambang Cipto.
Menanggapi ini, Ketua Komisi II DPRD Bontang Ubayya Bengawan menyayangkan tidak tahunya sejumlah OPD terkait hasil rakor CSR perusahaan di Batam tersebut. Menurut Ubayya, hal ini menandakan kurangnya komunikasi antar OPD serta Kepala Dinas yang baru menjabat dengan terdahulu.
“Seharusnya pelimpahan informasi terkait hal ini disampaikan kepada pejabat yang baru, agar rakor sebelumnya tidak sia-sia,” ujarnya.
Sebelumnya, awal November 2016 lalu Pemerintah Kota Bontang bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan perusahaan yang ada di Bontang, menggelar rapat koordinasi terkait program CSR perusahaan di Batam Kepulauan Riau.
Pada kesempatan tersebut, sebanyak 33 rekomendasi disepakati untuk dapat direalisasikan pada tahun 2017 ini. Namun lantaran adanya mutasi jabatan dan perbahan organisasi perangkat daerah pada Desember 2016 lalu, membuat beberapa pejabat baru tidak mengetahui hasil rakor tersebut.
“Saya harap Kepala OPD baru dapat segera mendapat informasi hasil rakor tersebut, agar pada rapat selanjutnya hasil rakor di Batam itu bisa mulai dilaksanakan dan tidak jalan ditempat,” pungkas Ubayya.(*)
Laporan: Sary & Aris