Bontang. Komisi II DPRD Kota Bontang meminta sejumlah dinas di lingkup Pemerintah Kota Bontang mampu memikirkan strategi dalam mengatasi kondisi keuangan daerah yang tengah dilanda defisit, melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017.
Dikatakan Ketua Komisi II Ubayya Bengawan, peningkatan PAD Bontang hendaknya bisa dilakukan pada berbagai sektor, baik pariwisata, ekonomi, perizinan, dan lainnya.
Kondisi yang saat ini terjadi tak lantas menjadikan pemerintah berpangku tangan, dan menunggu krisis ini berlalu.
“Kita tidak boleh tinggal diam, semua dituntut untuk dapat melihat peluang yang berpotensi mendatangkan penghasilan,” ujar Ubayya.
Hal itu disampaikan Ubayya saat rapat bersama sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemkot Bontang, yang dihadiri perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Disperindagkop, dan sejumlah instansi terkait lainnya. Selasa 10 Januari 2016.
Selanjutnya, kurun waktu tiga bulan kedepan, Dprd Bontang kata Ubayya, akan kembali mengevaluasi progress masing-masing instansi, terkait upaya peningkatan PAD yang dimaksud bisa dimaksimalkan.
“Kita akan evaluasi lagi dalam tig abulan kedepan. Seperti apa langkah yang dilakukan, dimana letak kendala, serta apa capaian yang didapat akan kita bahas kembali bersama,” tambahnya.
Seperti diketahui, APBD Bontang tahun 2-17 merosot tajam hingga menyentuh Rp 896 miliar dari awalnya Rp 1,9 Triliun. Akibatnya pemerintah harus memutar otak untuk dapat mengatasi permasalahan keuangan diluar penggunaan Apbd, salah satunya dengan menggenjot pendapatan asli daerah di seluruh sektor. (*)
Laporan : Sary & Aris