Bontang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang mengadakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bontang. Rapat pleno digelar berdasarkan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan pada April lalu dan dilaksanakan di Grand Hotel Mutiara pada Senin (22/7/2019).
Pada Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU, Asisten Administrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Kapolres, Dandim, Kalapas, perwakilan Partai Politik peserta pemilu, serta jajaran Forkopimda.
Ketua KPU Erwin dalam sambutannya mengatakan, dasar dari pelaksanaan Rapat Pleno tersebut adalah Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa untuk permasalah pemilu di Bontang tidak ada yang digugat sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan aturan bahwa batas terakhir legislasi ke MK pada 1 Juli 2019.
“Namun sampai tanggal 4 Juli 2019 belum ada surat yang diberikan oleh MK ke KPU RI, maka pelaksanaan pleno menunggu dari surat edaran KPUD RI untuk surat MK datang. Dan dari surat KPU RI tertanggal 17 Juli 2019 yang berisikan bahwa rapat pleno paling lambat dilaksanakan 5 hari setelah surat dari KPU RI keluar, maka KPU kota bontang mengadakan Rapat Pleno paling lambat pada 22 juli 2019,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Pemkot Bontang M Bahri mengapresiasi atas pelaksanaan Rapat Pleno terbuka tersebut. Dirinya mengatakan bahwa semua Forkopimda telah bekerja sama dengan baik, tidak lupa dirinya memberikan selamat kepada partai dan calon terpilih.
“Semoga antara Eksekutif dan Legislatif agar dapat bekerjasama dengan baik kedepannya, karena kerjasama tersebut merupakan bentuk dari kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan otonomi daerah,” ungkapnya.
Untuk diketahui, bahwa ada 14 partai politik yang hadir pada Rapat Pleno tersebut, dan untuk hasil sementara yang dibacakan pada saat Rapat Pleno yaitu ada 25 calon terpilih anggota DPRD kota Bontang.
Laporan: Yahya | Roni