Tenggarong. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menorehkan prestasi dalam hal transparansi anggaran dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemkab Kukar dalam mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut.
Hal tersebut mengemuka saat Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menghadiri rangkaian Rapat Paripurna ke-8, ke-9, dan ke-10 Masa Sidang III di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Rapat paripurna tersebut agenda utamanya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang meliputi penyampaian nota penjelasan pemerintah, pemandangan umum fraksi, hingga tanggapan pemerintah atas masukan legislatif.
Dalam pidatonya, Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban ini bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban konstitusi.
“Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi wujud nyata keterbukaan dan akuntabilitas kami dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Aulia Rahman Basri di hadapan anggota dewan.
Kendati sukses mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya, Aulia mengingatkan jajarannya agar tidak lekas berpuas diri. Ia menekankan bahwa predikat dari BPK ini bukan berarti sistem yang berjalan sudah tanpa celah.
“Pencapaian ini bukan berarti pengelolaan keuangan kita sudah sempurna. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, termasuk perbaikan pengelolaan keuangan, penataan aset, serta pemulihan kerugian daerah melalui Inspektorat dan BPKAD,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Bupati menyampaikan apresiasi yang mendalam atas komitmen DPRD Kukar serta seluruh jajaran Perangkat Daerah yang terus menjaga keharmonisan kerja. Menurutnya, hubungan baik antarlembaga adalah modal utama pembangunan daerah.
“Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci penting untuk mempertahankan opini WTP ini. Lebih dari itu, sinergi inilah yang mendorong pembangunan kita agar tetap tepat sasaran dan mampu menyejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
