Bontang. Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta mewujudkan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, Lapas Kelas IIA Bontang menggelar kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kegiatan ini berlangsung di Aula Dalam Lapas Bontang pada Rabu, (22/1/2024).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Hernowo Sugiastanto, dengan Kepala Lapas Bontang, Suranto, yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Acara dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama, Pakta Integritas, serta Piagam Zona Integritas secara kolektif oleh seluruh jajaran Lapas Bontang. Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama dan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”.
Kepala Lapas Kelas IIA Bontang, Suranto, menegaskan bahwa penandatanganan komitmen ini merupakan langkah nyata untuk mengukuhkan tekad dan semangat seluruh jajaran dalam menjalankan tugas sesuai aturan dan visi organisasi.
“Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas ini adalah wujud nyata dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, pungutan liar, dan segala tindakan yang mencederai integritas. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” jelas Suranto.
Lebih lanjut, Suranto menekankan pentingnya integritas sebagai landasan utama dalam bekerja.
“Integritas adalah kemampuan untuk mengaktualisasikan tekad dan komitmen melalui tindakan nyata sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Melalui Pakta Integritas ini, kami berperan aktif dalam mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta menjaga diri dari tindakan tercela,” tambahnya.
Dengan pelaksanaan komitmen ini, Lapas Bontang memulai langkah baru untuk membangun Zona Integritas di tahun 2025, demi menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkualitas.