Bontang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bontang meminta dua pihak yakni Ma’ruf Effendy selaku penggugat, dan DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bontang selaku tergugat, melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum persidangan berlanjut ke tahap berikutnya. Permintaan ini disampaikan oleh Hakim Ketua Haklainul Dunggio saat memimpin jalannya persidangan ketiga yang digelar Kamis (12/5/2022).
Pada sidang yang digelar di Ruang Cakra PN Bontang ini, DPC PKS Bontang yang sebelumnya absen sebanyak dua kali akhirnya hadir dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, dan sidang diawali dengan pemeriksaan surat kuasa dan materi gugatan dari dua belah pihak.
Hakim ketua menyebut, mediasi diberikan karena pengadilan ingin memberikan kesempatan dan sangat berharap terjadi perdamaian diantara dua belah pihak sesuai dengan ketentuan hukum acara. Olehnya, pihaknya harus memberi waktu agar perkara ini bisa diselesaikan secara damai.
“Karena penggugat dan tergugat belum memiliki mediator, jadi kami menunjuk ibu Anna Maria Stephani Siagian sebagai mediator. Semoga mediasi bisa berakhir dengan baik,” ungkap Haklainul Dunggio.
Diketahui kisruh antara Ma’ruf dengan DPC PKS Bontang bermula dari pemecatan dirinya sebagai kader pks. DPC PKS bontang meyakini jika Ma’ruf telah melakukan pelanggaran kode etik partai dan disiplin organisasi kategori berat dengan bergabung menjadi anggota partai politik lain, sehingga Ma’ruf mendaftarkan gugatannya ke PN Bontang pada 8 April lalu. Pihak yang digugat oleh Ma’ruf yakni Dewan Etik Daerah PKS Bontang Nadlif Ridhwan, Majelis Penegakkan Disiplin Partai (MPDP) Endasyah dan Komisi Penegakan Disiplin Partai Dudun Solehudin
Perkara ini masuk dalam dugaan perbuatan melawan hukum. Artinya bukan perselisihan parpol. Akibat dari ini Ma’ruf meminta ganti rugi mencapai Rp.10.000.000.000. Rinciannya ialah kerugian materiil sebesar Rp.150.000.000 sebagai biaya jasa pengacara dan inmateriil Rp.9.850.000.000.