Bontang. Belum tuntasnya pembangunan pasar semi modern di Kelurahan Loktuan Bontang Utara, menjadi salah satu fokus perhatian DPRD Kota Bontang melalui panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun anggaran 2017.
Bahkan dari kabar yang beredar, kontraktor pembangunan dari PT Putra Banca Pratama disebut telah melarikan diri sebelum menuntaskan proyek senilai Rp5,6 Miliar tersebut.
Kondisi itu juga diperkuat dengan tidak adanya satu pun pekerja di lokasi, saat tim pansus mendatangi lokasi.
“Dari info masyarakat yang saya terima, kontraktornya sudah tidak ada. Makanya kondisinya masih seperti ini,” ujar anggota pansus Kaharuddin Jafar.
Begitupun Ketua Pansus Setiyoko Waluyo, mempertanyakan kontraktor yang menghilang tanpa sedikit pun informasi. Sehingga proyek pasar terbengkalai dan belum ada kejelasan penyelesaiannya.
“Apalagi untuk serahterimanya nanti bagaimana,” katanya.
Sementara pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) proyek pembangunan pasar Loktuan, Hasman, memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan pansus terkait menghilangnya kontraktor pembangunan.
Ia hanya menjelaskan kondisi bangunan saat ini, yang diklaim sudah mencapai 100 persen. Hal itu kata dia, sesuai perencanaan pemerintah pusat, dengan kekurangan pada bangunan pasar menjadi tanggungjawab Pemkot Bontang.
Seperti penutup dan pembatas kios, serta bagian lain yang masih terbengkalai menurutnya akan dialokasikan melalui APBD Bontang.
“Kondisi sesuai perencanaan pusat memang seperti ini pak, nanti kekurangan lainnya akan dialokasikan melalui APBD kita,” papar Hasman menjawab pertanyaan pansus DPRD.
Diketahui, pasar semi modern di Kelurahan Loktuan Bontang Utara merupakan program pemerintah pusat, melalui Kementerian Perdagangan. Dengan alokasi Rp6 miliar untuk bangunan pasar diatas lahan seluas 8.000 meter persegi.
Baca Juga: Pembangunan Pasar Loktuan Tak Sesuai Harapan
Dari perencanaan awal, pasar akan dilengkapi Musholla, unit laktasi, hingga tempat pembuangan sampah yang representatif untuk memberi kenyamanan pembeli dan pedagang. Namun harapan itu sepertinya masih jauh, saat DPRD mendatangi dan melihat langsung kondisi yang ada di lapangan. (*)
Laporan: Sary
