Pedagang UMKM Keluhkan Kebijakan Penghapusan Pengecer LPG 3 Kg

Ilustrasi pedagang UMKM (FOTO: Ist)

Bontang. Sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bontang mengungkapkan keluhan mereka terkait kebijakan baru yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Aturan ini mengharuskan masyarakat membeli langsung di pangkalan, namun para pedagang merasa kebijakan tersebut membawa tantangan tersendiri bagi usaha mereka.

Suriani, pedagang jajanan tradisional seperti buras dan barongko, mengaku tidak setuju dengan kebijakan ini. Menurutnya, tidak semua pengecer menjual gas dengan harga yang tidak wajar. Ia menyarankan agar pemerintah menetapkan agen resmi di setiap wilayah untuk menyalurkan LPG 3 kg, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama yang berada di pelosok.

“Selain harus menghabiskan waktu untuk pergi ke pangkalan, antrean panjang dan pembelian yang terbatas juga menjadi kendala bagi kami,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Denny Agustiansyah, pedagang chicken steak dan sate Taichan. Ia menilai kebijakan ini cukup memberatkan karena dengan pemusatan distribusi di pangkalan, antrean akan semakin panjang dan berpotensi menyebabkan kelangkaan.

“Dengan kebijakan baru ini, otomatis akan ada antrean panjang untuk membeli gas 3 kg karena semuanya terpusat di pangkalan. Ini sangat merepotkan bagi kami yang butuh gas setiap hari untuk usaha,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah mengembalikan kebijakan sebelumnya yang masih mengizinkan pengecer berjualan, atau jika LPG 3 kg akan dihapus secara bertahap, segera memberikan solusi konkret seperti program penukaran ke gas 5 kg.

“Kalau memang arahnya LPG 3 kg ini mau dihilangkan, sebaiknya pemerintah segera buat kebijakan penukaran ke gas 5 kg agar masalah ini cepat teratasi,” tambahnya.

Wiwik Sugiarsih, pemilik usaha kuliner Gyuri Korean Food, juga merasa dirugikan dengan aturan baru ini. Ia mengaku semakin sulit mendapatkan LPG 3 kg dalam seminggu terakhir, padahal gas tersebut merupakan kebutuhan utama dalam operasional bisnisnya.

“Sangat memberatkan, apalagi seminggu terakhir ini susah sekali cari gas, sedangkan kami pelaku UMKM setiap hari harus pakai gas 3 kg,” keluhnya.

Wiwik juga menilai bahwa kebijakan ini seharusnya didiskusikan terlebih dahulu dengan para pelaku usaha agar solusinya lebih tepat sasaran.

“Menurut saya, alangkah bijaknya kalau para pemimpin mengajak kami duduk bareng untuk melakukan sosialisasi. Setidaknya pasokan gas harus lebih banyak dengan harga yang tetap terjangkau,” tegasnya.

Keluhan para pedagang ini mencerminkan keresahan di kalangan pelaku UMKM yang bergantung pada LPG 3 kg untuk menjalankan usaha mereka. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih adil agar kebijakan ini tidak semakin menyulitkan usaha kecil di Bontang.

 

Writer: Rdy