Nusantara. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek strategis ini ditargetkan selesai secara bertahap pada periode 2027 hingga 2028 sebagai bagian dari penguatan fungsi pemerintahan di ibu kota baru.
Kawasan legislatif akan mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara, seperti gedung paripurna serta kompleks DPR, DPD, dan MPR. Fasilitas tersebut dirancang menjadi pusat aktivitas pemerintahan yang representatif dan modern di IKN.
Selain itu, percepatan pembangunan juga menyasar infrastruktur pendukung. Di antaranya pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer guna menunjang mobilitas di area legislatif. Sementara itu, kawasan yudikatif turut dikembangkan dengan menghadirkan fasilitas bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, lengkap dengan akses jalan sepanjang 8 kilometer.
Pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur dasar untuk mendukung keberlanjutan kawasan. Upaya tersebut meliputi pembangunan embung, kolam retensi, serta jaringan air minum yang terintegrasi melalui sistem multi utility tunnel. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.
Dengan percepatan pembangunan ini, IKN diharapkan dapat segera berfungsi optimal sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
