Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak dugaan BBM oplosan diberikan secara tepat sasaran. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperketat pemeriksaan berkas permohonan bantuan serta melakukan verifikasi langsung ke lapangan.
Upaya ini dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah nota fiktif dalam pengajuan bantuan di empat kecamatan. Pemerintah pun tak tinggal diam dan langsung mengambil tindakan untuk menghindari penyalahgunaan bantuan.
Atas arahan Wali Kota Samarinda, proses pendaftaran dan pemberian bantuan dilaksanakan di sepuluh kecamatan sejak Senin lalu. Di Kecamatan Sungai Pinang, misalnya, kuota penerima bantuan telah ditetapkan sebanyak 60 kendaraan per hari.
Pada hari kedua pelaksanaan, pihak Kecamatan Sungai Pinang memperketat lagi pemeriksaan berkas, menyusul temuan banyaknya nota fiktif pada hari pertama. Nota-nota ini digunakan untuk mengklaim bantuan sebesar Rp300 ribu dari pemerintah, padahal tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Koordinator Verifikasi, Rudiansyah, menyatakan bahwa indikasi pemalsuan nota perbaikan kendaraan ditemukan di empat kecamatan. Untuk itu, pihaknya kini langsung turun ke lapangan guna melakukan validasi data secara menyeluruh.
“Meski ditemukan adanya nota fiktif, Pemerintah Kota Samarinda tetap berkomitmen menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar terdampak. Pemeriksaan ketat sangat penting untuk mencegah penyaluran yang salah sasaran,” ujarnya.
Rudiansyah menambahkan bahwa bantuan akan tetap diberikan apabila seluruh berkas telah lolos verifikasi dan terbukti valid. Dengan langkah ini, pemerintah berharap bantuan bisa tersalurkan secara adil, tepat guna, dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
