Bontang. Pemerintah Kota Bontang menggelar Puncak Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 di Auditorium 3D, Kamis (4/12/2025).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, hadir bersama komunitas perempuan, penyandang disabilitas, aktivis perlindungan korban, serta pelaku UMKM. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa kemajuan kota tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi dari perlakuan terhadap warga rentan.
“Ketika perempuan dihargai dan penyandang disabilitas diberikan ruang untuk tumbuh, maka sesungguhnya kota ini sedang bergerak menuju kemajuan,” ujarnya.
Kepala DP3AKB Bontang, Eddy Foreswanto, memaparkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut masih berfluktuasi. Setelah menurun pada 2023, kasus meningkat menjadi 140 pada 2024, dan tercatat 88 kasus hingga Oktober 2025.
Wali Kota Neni menambahkan bahwa tantangan digital turut memengaruhi kondisi psikologis remaja. Ia mengutip survei PIK-R 2025 yang menunjukkan 56,9 persen remaja mengalami tekanan psikis akibat paparan konten berisiko. Menurutnya, penguatan peran keluarga dan literasi digital diperlukan untuk menekan potensi kekerasan.
“Orang tua adalah madrasah pertama. Kualitas kebersamaan di rumah dan pemahaman literasi digital adalah benteng utama,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemkot Bontang juga mengumumkan rencana penandatanganan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta meluncurkan gerakan Stop menyakiti, Awasi, Kasih empati, Teguhkan hati (SAKTI) dan Inovasi digital.
Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan lomba kampanye anti kekerasan serta kunjungan Wali Kota ke stan UMKM perempuan binaan DP3AKB untuk memberikan dukungan terhadap kemandirian ekonomi perempuan.
