Bontang. Pemerintah Kota Bontang menargetkan pekerjaan awal pembangunan Sekolah Rakyat berupa perataan lahan (land clearing) mulai dilaksanakan pada pekan depan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapan daerah dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan, persiapan pembangunan dilakukan setelah Pemkot Bontang menerima arahan dari Wali Kota Bontang menyusul proses penetapan program oleh Kementerian Sosial yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, sebagian area masih memerlukan pekerjaan perataan lahan sehingga Pemkot menggandeng perusahaan-perusahaan di Bontang untuk mempercepat proses tersebut.
“Alhamdulillah, yang sudah menyatakan siap membantu adalah PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Indominco Mandiri, dan PT Pamapersada Nusantara (PAMA). Kemarin mereka sudah meninjau langsung lokasi untuk melihat kebutuhan alat berat serta pembagian pekerjaan di lapangan,” ujar Agus Haris.
Ia berharap pekerjaan land clearing sudah mulai berjalan pada pekan depan sehingga tahapan pembangunan dapat berlangsung sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Agus Haris menilai kehadiran Sekolah Rakyat akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya keluarga pada kelompok Desil 1 dan Desil 2. Melalui program tersebut, peserta didik akan memperoleh fasilitas pendidikan secara penuh tanpa membebani orang tua.
Selain itu, program ini juga dinilai akan memperkuat penyaluran berbagai bantuan sosial dari pemerintah kepada keluarga yang menjadi sasaran, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi secara lebih terintegrasi.
Ia menambahkan, pengalaman sejumlah daerah yang telah lebih dulu memiliki Sekolah Rakyat menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kurikulum, dan kemampuan peserta didik.
Terkait kemungkinan Sekolah Rakyat di Bontang menerima siswa dari daerah lain, Agus Haris menyebut hal tersebut masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Namun, menurutnya peluang kerja sama antardaerah tetap terbuka apabila kapasitas sekolah masih memungkinkan.
“Kalau nanti regulasinya memungkinkan dan kapasitas sekolah masih tersedia, tidak ada salahnya kita mengakomodasi anak-anak dari daerah lain. Tinggal dibuat kerja sama antarpemerintah daerah melalui mekanisme yang berlaku,” katanya.
Pemkot Bontang optimistis sinergi antara pemerintah dan dunia usaha akan mempercepat realisasi Sekolah Rakyat sehingga program tersebut dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperluas akses pendidikan bagi keluarga yang membutuhkan.
