Bontang. Penanganan banjir yang terjadi setiap tahunnya di Kota Bontang, membutuhkan dana cukup besar. Pasalnya, berdasarkan hasil kajian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Kalimantan Timur, dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh persoalan tersebut mencapai Rp1.075.181.900.000,-
Dana tersebut untuk meng-cover seluruh permasalahan banjir dari hulu hingga hilir. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Perencanaan Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi Kaltim Muhammad Zuraini Ikhsan, saat menghadiri rapat dengar pendapat antara Pansus DPRD Bontang dengan Anggota DPRD Kaltim Dapil 5. Serta jajaran OPD Pemkot bersama beberapa perusahaan di Kota Bontang.
Menurut Muhammad Zuraini Ikhsan, anggaran tersebut meliputi pembangunan Bendali Suka Rahmat sebesar Rp125 Miliar, dan rehabilitasi Danau Kanaan Rp18,5 miliar.
“Itu belum pekerjaan fisik mikro dan makro di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Bontang. Seperti Guntung, Tanjung Limau, Belimbing, hingga Nyerakat,” katanya.
Dijelaskannya, permasalahan banjir di Bontang disebabkan beberapa faktor. Diantaranya curah hujan yang tinggi, limpasan air kiriman dari wilayah lain, penggundulan hutan, pengupasan lahan, banyaknya pemukiman penduduk di daerah resapan air, kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, serta pembangunan infrastruktur yang tidak dilengkapi saluran drainase.
“Termasuk kapasitas drainase yang tidak bertambah, sementara perluasan pemukiman terus berkembang. Hingga kurangnya dana pemeliharaan bangunan pengendali banjir,” tandasnya.
Baca Juga: Dprd Kaltim Minta Pemkot Bontang Serius Anggarkan Penanganan Banjir
Berdasarkan hasil kajian Dinas PUPR Kaltim, ada 13 Kelurahan yang menjadi daerah rawan banjir di Bontang. Yakni Kelurahan Guntung, Kanaan, Telihan, Satimpo, Gunung Elai, Api-api, Bontang Kuala, Tanjung Laut Indah, Berebas Tengah, Berbas Pantai, Belimbing, Lok Tuan, dan Kelurahan Bontang Baru.(*)
Laporan: Sary | Faisal