Sangatta. Pada Rapat Paripurna ke-23 dengan agenda terkait Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Dewan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti 4 point.
Pandangan dari Fraksi PPP yang dibacakan oleh Fitriyani, disampaikan bahwa poin pertama yang mereka soroti adalah pendapatan daerah tahun 2020 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dengan relaksasi sebesar 3,49 Triliun Rupiah dengan uraian relaksasi Pendapatan Asli Dearah sebesar 214,2 Miliar Rupiah dan pendapatan transfer sebesar 3,02 Triliun Rupiah dan pendapat yang sah sebesar 247,67 Milliar Rupiah harusnya bisa menjadi dasar Pemkab Kutim untuk membangun lebih optimal infrastruktur bagi Masyarakat.
Point kedua adalah terkait wabah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini terjadi, Fraksi PPP menilai pada anggaran tahun 2020 ada anggaran sebesar 98,57 Milliar Rupiah dalam menanggulangi wabah COVID-19, dimana mereka ingin pihak pemerintah menjelaskan bagaimana kondisi penanggulangann pandemi COVID-19 yang telah dilakukan menggunakan anggaran APBD.
Point ketiga, menurut pandangan Fraksi PPP dalam dewan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 terkait dengan belanja modal yang didalamnya bersifat fisik dan asset sesuai dengan anggran tahun 2020 sebasar 846,72 Milliar Rupiah, dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada pihak pemerintah agar mereview serta mengkroscek kembali setelah banyaknya pemeriksaan dan terdapat temuan oleh institusi hukum.
Dan point keempat yang disampaikan oleh Fitriyani adalah bterkait dengan asset Pemkab Kutim yang sering mengalami permasalahan adalah asset tetap seperti tanah yang sampai sekarang menurut Fraksi PPP belum diketahui secara pasti baik data dan bersertifikat.
“Dengan pencapaian PAD kita yang sudah mulai terlihat ini, mudah-mudahan dapat dibarengi dengan pembangunan yang signifikan terutama di bidang infrastruktur,” ucap Fitriyani saat di temui usai Rapat Paripurna ke-23.
Laporan: Dimas | Shena
