Bontang. Aksi Demonstrasi mahasiswa merebak di sejumlah daerah di Indonesia tidak terkecuali di Kota Bontang. Nampak ratusan mahasiswa se kota Bontang yang menamakan dirinya sebagai Aliansi Mahasiswa September Berdarah (Ampera), menyerukan Aksi Damai Bontang Menentang, yang dilaksanakan di 3 tempat, yakni Simpang Ramayana, Polres Bontang, dan Gedung DPRD Bontang yang berada di Bontang Lestari, pada Kamis (26/9/2019).
Koordinator lapangan Aksi Yusril, saat ditemui mengungkapkan bahwa sejak negara lahir sampai saat ini, Indonesia memiliki segudang masalah dan yang mengejutkan bahwa para elit-elit politik ini ternyata masih saja menciptakan segudang masalah. Masalah tersebut ditimbulkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang sekarang duduk di Senayan.
“Dengan menciptakan berbagai produk undang-undang yang sangat bertolak belakang dari melindungi dan mensejahterahkan rakyat, malah justru terabaikan dengan menciptakan produk undang-undang seperti RKUHP/ RUU Pertanahan dan Undang-undang KPK yang seolah dikebut untuk diloloskan begitu saja oleh DPR,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Ampera menyatakan sikap dengan 7 tuntutan sebagai berikut:
- Menolak RKUHP/ RUU, pertambangan minerba, RUU pertanahan, RUU permasyarakatan, RUU ketenagakerjaan, dan mendesak pembatalan UU KPK maupun UU SDA, serta mendesak disahkan RUU PKS dan perlindungan pekerja rumah tangga.
- Batalkan Pimpinan KPK bermasalah Pilihan DPR.
- Tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil.
- Stop militerisme di papua dan daerah yang lain, serta segera bebaskan tahanan politik di papua.
- Hentikan kriminalisasi aktivis.
- Hentikan pembakaran hutan di kalimantan maupun di sumatera yang diduga dilakukan oleh korporasi dan meminta mempidanakan korporasi pembakar hutan serta mencabut izinnya.
- Tuntaskan pelanggaran HAM dan Adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan, dan meminta untuk segera memulihkan hak-hak korban.
Sementara itu, menyikapi aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa tersebut, Kapolres Bontang AKBP Siswanto Mukti, meminta para mahasiswa untuk tidak terprovokasi dalam aksi tersebut. Dia juga mengatakan bahwa kepolisian kota Bontang tidak pernah melarang kepada pihak manapun untuk melakukan aksi demo sepanjang aksi yang dilakukan itu tertib dan tidak melanggar aturan tentu, kepolisian akan koperatif.
“Namun jika para pendemo melakukan pelanggaran dengan bersikap anarkis, maka pihak kepolisian akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan prosedur kepolisian yang berlaku,” tegasnya.
Untuk diketahui, bahwa polisi melindungi dan mengayomi masyarakat yang tidak bersalah bukan melakukan direpsesi. Dan untuk pengamanan dalam aksi tersebut, Polres Bontang menurunkan 180 personel, ditambah TNI, Satpol PP, dan Dishub yang masing – masing menurunkan 20 personel.
Laporan: Aris
