Samarinda. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam Jilid Dua kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, ratusan personel kepolisian kembali dikerahkan di lokasi.
Mengusung tema Indonesia Gelap, Cuti Bersama, dan Peringatan Darurat, aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang telah dilakukan sebelumnya pada 17 Februari. Para mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan justru merugikan masyarakat.
Dalam aksi kali ini, mahasiswa membawa empat tuntutan utama. Mereka mendesak pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, menyoroti ketidaktepatan sasaran dan transparansi program makan bergizi gratis, menuntut kepastian atas janji kampanye Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud, serta meminta pengusutan tuntas kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate, Kabupaten Paser IKN.
Ketua BEM Politeknik Negeri Samarinda, Reza, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami turun ke jalan bukan tanpa alasan. Ada banyak kebijakan yang kami anggap tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat, seperti program makan bergizi gratis yang kurang transparan dan janji kampanye yang belum direalisasikan. Kami ingin pemerintah lebih serius dalam menanggapi tuntutan ini, bukan hanya sekadar janji,” ujarnya.
Mahasiswa berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak pemerintahan, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat.
