Selalu Tutupi Kekurangan Biaya BPJS, RSUD Mengaku Rugi

Bontang. RSUD Taman Husada Kota Bontang mengaku selalu alami kerugian finansial selama pemberlakuan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini disebabkan patokan biaya maksimal dalam BPJS tidak mengakomodir seluruh biaya pengobatan dan check up pasien setiap harinya.

Dengan patokan biaya sebesar Rp. 170 ribu untuk satu kali medical Check Up, dimanfaatkan oleh para peserta BPJS secara menyeluruh seperti halnya radiologi, maupun rontgen. Hal itupun diluar biaya obat dan dokter, yang di kalkulasi mencapai Rp. 300 ribu per pasien.

Nilai tersebut menurut Direktur RSUD Taman Husada Bontang, WH Agustini, pada kunjungan Komisi 1 DPRD Bontang ke RSUD guna melihat langsung pelayanan BPJS bagi masyarakat, Senin (5/10/2015), sangat kecil untuk taraf pengobatan masyarakat di Kota Bontang. Belum lagi jika dihitung untuk kelebihan masa waktu rawat inap pasien BPJS yang hanya memiliki batas maksimal 7 hari. Keseluruhan biaya itu murni ditanggung RSUD Taman Husada setiap bulannya.

Bahkan Jika dibandingkan dengan daerah lain yang mampu meraup Rp. 5 Miliar dari pelayanan BPJS dalam satu bulan, RSUD Taman Husada hanya mampu mendapatkan Rp. 1,4 Miliar saja. Jumlah tersebut pun jelasnya habis untuk biaya pembelian obat bagi pasien.

“Itu kendala kami dalam pelayanan BPJS ini. Dan masyarakat tidak tidak mau tahu akan itu. Untung ada subsidi Pemerintah yang bisa kami berikan sebagai pelayanan,” jelasnya.

Begitupun dengan kondisi pasien terminal atau pasien dengan kondisi penyakit yang sangat parah, setelah tidak dapat diakomodir rumah sakit lain yang juga menerapkan BPJS. Akhirnya dirujuk ke RSUD untuk mendapatkan perawatan. Dalam hal ini batas maksimal dari BPJS yang hanya Rp. 10 Juta, bisa membengkak menjadi Rp. 100 Juta untuk satu pasien.

Sementara biaya yang bisa dialihkan dari pasien yang tak menggunakan penuh pembiayaan BPJS, tidak cukup dalam mengakomodir total pembiayaan pasien terminal.

“Karena banyak pembiayaannya jadi membengkak. Kami rasa RSUD tetap harus mendapatkan subsidi pemerintah. Memang nominal subsidi yang diberikan ke kami itu angka yang besar, tapi kalau dikalkulasi dengan seluruh kebutuhan pembiayaan, kami rasa itu nilai hanya pas-pasan untuk pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi 1 Dprd Bontang, Bilher Hutahean menyatakan akan membahas permasalahan ini pada tataran legislatif dan Pemerintah untuk dapat dicarikan solusi pembiayaan yang maksimal bagi masyarakat. Utamanya pasien BPJS yang saat ini mencapai 22 ribu lebih.

“Kami akan bahas permasalahan ini lebih lanjut. Biar bisa kita carikan solusi bersama. Karena permasalahan kesehatan bagi masyarakat harus diutamakan dan pelayanan harus maksimal,” papar Bilher.

 

Laporan : Sary Attaya & Ariston

Editor : Revo Adi M