Bontang. Realisasi serapan pembiayaan daerah sepanjang tahun 2019 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kota Bontang yang dialokasikan 1,68 Triliun Rupiah, mencapai persentase sebesar 92,40%atau sebesar 1,55 Triliun Rupiah.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pada Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Senin (6/7/2020), dalam hal Penyampaian Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2019.
Dimana hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pasca audit dan penilaian pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK–RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
Menurut Wali Kota Bontang, realisasi anggaran pembiayaan daerah tersebut terdiri dari belanja operasi yang dialokasikan sebesar 1,13 Triliun Rupiah lebih, dengan realisasi 1,07 Triliun Rupiah, atau persentase capaian pelaksanaan sebesar 94,41%.
“Sementara untuk belanja modal dari alokasi senilai 546,57 Miliar Rupiah, terealisasi sebanyak 483,77 Miliar Rupiah lebih atau sebesar 88,51%. Sedangkan untuk belanja tak terduga dari penganggaran sebesar 1,950 miliar rupiah, dapat terealisasi sebesar 169,99 juta rupiah, dengan persentase capaian sebesar 8,72%,” jelasnya.
Dilanjutkan Wali Kota Bontang, untuk arus kas daerah sebagai kompenen laporan keuangan pemerintah daerah, tercatat arus kas bersih dari aktivitas operasi pada 2019 mencapai 407,45 Miliar Rupiah lebih.
“Lalu arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan mengalami defisit sebesar 483,60 Miliar Rupiah lebih, sementara untuk arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan, nihil,” ungkapnya.
Dari pelaporan tersebut, selanjutnya akan dilakukan pembahasan terkait pemandangan fraksi-fraksi dewan terhadap nota penjelasan P2APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Untuk kemudian dapat menjadi dasar pembahasan anggaran perubahan tahun selanjutnya.
Laporan: Tim Liputan PKTV