Bontang. Sejumlah kader dan sesepuh DPD 2 Partai Golkar Kota Bontang, minta agar kepengurusan Golkar Bontang dapat menjalankan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, yang secara nyata memberikan dukungan kepada pasangan Neni Moerniaeni – Basri Rase pada pilkada Bontang.
Umar Tanata, selaku sesepuh Golkar Bontang mengungkapkan, jika kepengurusan Golkar Bontang telah berjalan diluar rel dan jalur kebijakan Partai Beringin.
Mengingat Surat Keputusan (SK) DPP Golkar Nomor : R-320/GOLKAR/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015. Berisi dukungan kepada pasangan Neni-Basri, tidak dilaksanakan kepengurusan, dengan tetap mendukung pasangan Adi Darma – Isro Umarghani.
Tidak dilaksanakannya instruksi DPP yang ditandatangani langsung Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum, dan Idrus Marham selaku Sekretaris, membuktikan kepengurusan Golkar Bontang tidak patuh akan instruksi partai, serta tidak ada niatan baik dalam menindaklanjuti keputusan tersebut.
“Sama sekali tidak ada niatan baik yang diperlihatkan pengurus dalam menindaklanjuti keputusan DPP. Makanya kami terpanggil untuk mengembalikan Golkar Bontang ke jalurnya, dan taat dengan instruksi DPP,” terang Umar.
Maka dari itu, Umar Tanata meminta DPP Golkar untuk dapat memberi sanksi tegas kepada kepengurusan Golkar Bontang yang dikomandoi Andi Harun selaku ketua. Sebab dari sikap yang ditunjukkan sejauh ini, kepengurusan Golkar Bontang secara terang-terangan menentang dan tidak mengindahkan keputusan tersebut.
“Kami minta DPP Golkar bisa menindak tegas hal ini, dan memberi sanksi tegas pada pengurus yang masih saja berada di pihak seberang,” pungkas Umar.
Seperti diketahui, Golkar Bontang dibawah kendali Andi Harun, sebelumnya secara terang-terangan memberi dukungan kepada pasangan Adi Darma – Isro Umarghani pada perhelatan pilkada mendatang. Walau ada SK DPP Golkar yang ditandatangani Aburizal Bakrie, secara jelas mengintruksikan seluruh elemen Golkar Bontang untuk mendukung pasangan Neni Moerniaeni – Basri Rase.
Laporan : Ahmad Syahir
Editor : Revo Adi M