Bontang. Walikota Bontang Neni Moerniaeni sampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2016, dalam rapat paripurna ke-12 masa sidang kedua Dprd Kota Bontang. Dipimpin langsung Ketua Dprd Nursalam, Senin 27 Maret 2017.
Laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 merupakan pelaksanaan tahun awal, dari tugas dan tanggung jawab Walikota dan Wakil Walikota sebagai kewajiban konstitusional kepala daerah.
Dikatakan Neni, dalam upaya mewujudkan visi menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim berkebudayaan industri, yang bertumpu pada sumber daya manusia, lingkungan hidup yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selama ini dilaksanakan Pemerintah tidak terlepas dari tiga misi pembangunan utama. Yakni Smart City, Green City, dan Creative City.
“Secara umum, kebijakan pembangunan daerah tahun 2016 diarahkan pada penyelesaian target dan sasaran pembangunan yang belum tercapai tahun 2015. Kebijakan pembangunan Kota Bontang tahun 2016, diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan menetapkan sembilan skala prioritas pembangunan,” papar Walikota.
Usai penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota, DPRD Bontang langsung menggelar rapat internal pembentukan panitia khusus (Pansus) membahas LKPJ yang telah disampaikan. (*)
Laporan: Aris