Bontang. Ketua Panitia Khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Bontang tahun anggaran 2017 Setiyoko Waluyo, menyebut pernyataan Walikota Neni Moerniaeni, yang selalu mengatakan bantuan pembangunan dari Pemerintah pusat tidak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), alias nol Rupiah, tak sesuai kenyataan.
Hal ini menyusul adanya proyek bantuan pemerintah pusat yang tetap menyedot anggaran daerah, bahkan dengan nominal yang lebih besar.
Seperti halnya penyelesaian proyek pembangunan pasar semi modern di Kelurahan Loktuan Bontang Utara, yang direncanakan sebesar Rp10 Miliar melalui APBD Bontang, karena banyak bagian yang belum rampung sesuai harapan.
Bahkan anggaran penyelesaian pasar malah jauh lebih besar, dan hampir dua kali lipat dari yang digelontorkan pemerintah pusat sebesar Rp5,2 Miliar untuk bangunan serta fasilitas di dalamnya.
“Ini namanya pernyataan tidak sesuai kenyataan. Dimana-mana Bu Wali (Neni Moerniaeni) selalu bilang proyek APBN, nol Rupiah (APBD). Tapi ini (pasar Loktuan) jelas sekali, bangunannya nggak sampai 6 Miliar, penyelesaiannya malah 10 Miliar,” ujar Setiyoko.
Baca Juga: Tak Dialokasi Pusat, Penyelesaian Pasar Loktuan Butuh 10 Miliar
Maka dari itu pihaknya selaku Pansus LKPj Walikota, kata Setiyoko, akan terus mencari detil proyek lainnya, terkhusus bantuan pemerintah pusat yang masih menyedot dana APBD Bontang. Guna memberi informasi yang akurat kepada masyarakat, agak diketahui bersama progresnya.
“Jadi masyarakat kita juga paham, ternyata proyek APBN di Bontang ada yang masih menyedot anggaran daerah. Dan biar masyarakat tidak mudah percaya begitu saja,” tandasnya.(*)
Baca Juga: Pembangunan Pasar Loktuan Tak Sesuai Harapan
Laporan: Sary | Faisal
