Bontang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang, Andi Hasanuddin Akmal, memberikan catatan kritis terhadap draf Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Andi mewanti-wanti agar draf regulasi tersebut tidak sekadar menyalin aturan dari kota metropolitan yang kondisi infrastrukturnya jauh berbeda dengan Kota Taman.
Catatan tersebut disampaikannya langsung di hadapan pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Bontang dalam rapat kerja yang digelar pada Senin (29/6/2026) di Lantai II Sekretariat Dewan.
Andi menyoroti isi beberapa pasal yang menurutnya mengasumsikan Kota Bontang sudah memiliki kesiapan teknologi informasi yang sangat tinggi. Ia berharap beban implementasi sistem digital lalu lintas ini nantinya tidak menjadi bumerang bagi pemerintah daerah.
“Harapan atau angan-angan boleh tinggi, tapi tolong disesuaikan. Kita ingin perda ini bisa dilaksanakan, bukan sekadar angan-angan tertulis. Di Jakarta mungkin fiber optiknya sudah 5.0, sedangkan kita di Bontang masih banyak menggunakan 4G, belum ada 5G. Jadi mari kita proyeksikan apa yang kira-kira masih bisa kita kejar dan implementasikan dalam 5 tahun ke depan,” jelas Andi.
Demi merumuskan pasal yang proporsional, Diskominfo memboyong jajaran teknisnya, termasuk Kabid E-Gov dan tim ahli pranata komputer, untuk memaparkan kondisi riil jaringan di Bontang saat pembahasan pasal per pasal dilakukan.
Saran dari Kepala Diskominfo ini disambut positif oleh jalannya rapat. Sumadi, perwakilan dari legislatif, langsung menyatakan setuju agar aturan lalu lintas yang baru ini lebih membumi.
“Betul, dipermudah saja jangan dipersulit. Implementasi di lapangan harus sesuai dengan kondisi aktual di Kota Bontang,” responnya.
DPRD Bontang pun mengakui bahwa banyak perda daerah yang secara sekilas mirip dengan kota lain karena mengacu pada regulasi pusat. Namun, dewan memastikan akan menyaring kembali masukan dari Diskominfo, PUPR, dan Bapeda agar cita-cita menuju Smart City tetap berjalan beriringan dengan kemampuan anggaran serta kesiapan infrastruktur kota.
