Sudah Setahun Rusak, Sekolah SDN 011 Kini Ambruk; Kemana Program Prioritas Alokasi Pendidikan 20 Persen?

Foto Istimewa Bangunan Sekolah SDN 011 Bontang Utara, Tampak Dari Depan.

Bontang. Ada 64 orang siswa-siswi yang mengenyam pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 011 Bontang Utara di Pulau Gusung, Kelurahan Guntung, Kota Bontang, Kalimantan Timur, kini tidak lagi bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar bersama para guru, menikmati fasilitas sekolah yang diberikan secara gratis oleh pemerintah.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 011 ini menjadi satu-satunya sekolah di Pulau Gusung.

Bangunan sekolah yang berdiri tepat di bibir pantai tersebut kini rusak. Sanking seringnya gelombang air laut menerpa kaki-kaki penopang bangunan sekolah berbahan kayu, berasitektur rumah panggung, hingga membuat seluruh material bangunan menjadi lapuk.

Dari depan terlihat bangunan sekolah melengkung tak simetris, sementara di sisi kanan bangunan sudah menyentuh tanah.

Rusaknya fisik bangunan sekolah, juga di jumpai pada 3 ruangan kelas. Ada 2 ruangan kelas yang rusak parah. Dinding-dinding di sudut ruangan kelas, jebol tersapu gelombang air laut.

Akibat selalu tersapu gelombang laut; seluruh buku-buku pelajaran di dalam ruangan kelas menjadi basah terendam air laut, bersama fasilitas meja dan kursi ikut menjadi lapuk.

Ismail Tahir, salah satu Guru SDN 011 yang ditemui dirumahnya, sangat tegas meminta pemerintah untuk segera mendirikan sekolah baru.

Hal ini mendesak diingini Ismail, sebab tak lama lagi sekolah mengadapi tahun ajaran baru pada Juli 2021 mendatang.

“Saya menyarankan pemerintah segera relokasi letak bangunan sekolah di depan Pulau Gusung. Posisinya bisa dibilang sedikit aman. Hal ini mendesak, supaya fasilitas sekolah dapat segera terpenuhi. Siswa beserta guru bisa nyaman melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terlebih tahun ajaran baru tak lama lagi,” paparnya beberapa waktu lalu.

Ismail mengisahkan, bahwasanya Sekolah Dasar Negeri (SDN) 011 Bontang Utara di Pulau Gusung dibangun sejak 2002 silam. Meski ia tak mengetahui pasti berapa luas ukuran bangunan sekolah.

Sejak saat itu bangunan sekolah memang terbangun sudah berbahan dasar kayu. Kondisinya dianggap tidak nyaman lantaran para guru dan siswa khawatir sewaktu-waktu sekolah bisa ambruk, akibat selalu terkikis gelombang air laut.

Ditahun 2018- 2019 silam, para guru mengajukan permintaan kepada Pemerintah yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang untuk melakulan relokasi atau pergantian pembangunan sekolah baru.

“Kami pernah mengirim surat bahkan menyampaikan langsung ke Disdikbud supaya sekolah berpindah ke depan pulau dekat pelabuhan, tapi tidak ada respon,” ungkapnya.

Hingga pada Senin, 24 Mei 2021 sebagian bangunan sekolah benar-benar ambruk akibat banjir rob, barulah Anggota Komisi 1 DPRD Bontang bersama Disdikbud datang meninjau lokasi sekolah pada Selasa, 25 Mei 2021.

“Waktu peninjauan kata mereka sudah ada rencana relokasi di 2020. Namun rencana itu tertunda karena awal pandemi. Jadi anggaran untuk sekolah di larikan ke penanganan Covid-19,” cerita Ismail kepada wartawan PKTv.

Saat ini, kata Ismail kegiatan belajar mengajar tatap muka tetap terlaksana walaupun tanpa bangunan sekolah.

Sementara ini 8 orang tenaga pendidik bersama siswa menggunakan Balai Pertemuan Umum (BPU) dari pihak kelurahan Guntung, ada 3 gazebo yang dipinjam.

Potret pendidikan di Pulau Gusung faktanya sangat memperihatinkan.

APBD Bontang telah diketuk sebasar Rp1,2 triliun lebih, meskipun merosot dari tahun sebelumnya, namun begitu DPRD dan Pemerintah Daerah sejatinya telah sepakat memprioritaskan urusan wajib, yang mestinya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang.

Realisasi APBD tahun 2021, mesti difokuskan pada program perencanaan skala prioritas yang bersifat mandatory.

Dari 25 poin kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, untuk pengalokasian APBD tahun 2021, sesuai ketentuan mandatory (urusan wajib), salah satunya gamblang dan jelas-jelas ada alokasi anggaran pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah di daerah pesisir. Seperti Teluk Kadere, Pulau Melahing, Pulau Gusung, Tihi-Tihi, dan Pulau Selangan.

Dijelaskan alokasi anggaran belanja wajib yang telah memenuhi mandatory perundang-undangan, meliputi fungsi pendidikan sebesar Rp21,89% dari minimal 20% mandatory.

Selain alokasi anggaran pendidikan, anggaran Dinas Perkim juga dialokasi untuk kegiatan penanganan wajib seperti banjir Rob sebesar Rp1 miliar.

Penulis: Aris (Jurnalis PKTv).