Bontang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) evaluasi Standar Pelayanan Publik yang dirangkaikan dengan Bedah Buku berjudul “Dana Kampanye 2024: Mengungkap Keuangan dalam Demokrasi Indonesia” di Ruang HKM Kantor KPU Bontang pada Rabu (12/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hibrida (daring dan luring) ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Ozzie Osbourne Hannaniel (Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Bontang) serta Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos., MM (Penulis Buku dan Dosen FISIP Universitas Mulawarman). Acara ini juga menghadirkan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bontang, Acis Maidy Muspa, sebagai panelis. Turut hadir dalam forum tersebut Ketua Bawaslu Kota Bontang Aldy Artrian, perwakilan partai politik, serta insan pers.
Ketua KPU Kota Bontang, Muzarrobby Renfly, menegaskan bahwa agenda ini membawa satu benang merah utama, yakni membangun tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada publik.
Menurut Muzarrobby, standar pelayanan publik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen nyata KPU untuk memberikan pelayanan yang jelas, cepat, setara, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.
“KPU Bontang secara terbuka menyerap kritik dan masukan dari akademisi, media, dan peserta pemilu. Evaluasi pelayanan tidak boleh hanya berpatokan pada sudut pandang internal lembaga,” ujar Muzarrobby Renfly.
Dalam sesi bedah buku, dibahas pula pentingnya akuntabilitas dana kampanye sebagai salah satu pilar demokrasi. Keterbukaan pembiayaan politik dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan kesetaraan kompetisi dan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.
Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, KPU Bontang berharap kualitas pelayanan yang terus membaik dapat secara langsung meningkatkan kepercayaan publik (public trust). KPU menekankan bahwa demokrasi merupakan kerja kolektif antara penyelenggara, pemerintah, peserta pemilu, media, dan masyarakat.
“Pelayanan publik yang berkualitas dan transparansi keuangan politik adalah modal utama membangun kepercayaan masyarakat. KPU Kota Bontang berkomitmen terus membenahi diri demi mewujudkan ekosistem demokrasi yang sehat dan berintegritas,” pungkas Muzarrobby.
