Bontang. Keluhan ratusan guru di Kota Bontang terhadap rencana penghapusan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), ditanggapi Walikota Bontang Neni Moernaeni saat dialog terbuka di auditorium eks Kantor Walikota, Minggu 20 November 2016 kemarin.
Disampaikan Neni, pemerintah tidak ada pilihan lain dalam menghadapi memburuknya kondisi keuangan daeran selain melakukan rasionalisasi terhadap berbagai hal. Salah satunya penghapusan TPP pegawai.
“Istilah buruknya, mau menangis seperti apapun TPP akan tetap dipangkas. Karena ini kondisi sulit, dan saya harap semua bisa mengerti akan keadaan saat ini,” kata Neni.
Dijelaskannya, disadari atau tidak Kota Bontang menggantungkan pendapatan dari royalti batubara dan migas yang saat ini terpuruk. Anggaran daerah yang semula mencapai 1, 9 triliun rupiah, merosot tajam 1.100 miliar rupiah, atau sekira 796 milyar rupiah.
Total APBD 2017 yang hanya berkisar 45,2 persen tersebut pemerintah harus membagi pada berbagai pos anggaran. Diantaranya 22,5 persen untuk pembangunan, 10 persen untuk kesehatan, dan 20 persen untuk pendidikan.
“Makanya terpaksa keputusan ini kami ambil. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan jika tetap mempertahankan TPP dan e-performance,” tambahnya.
Lagi-lagi Neni berharap para guru di Kota Bontang dapat memahami kondisi saat ini, mengingat APBD kata dia, bukan hanya untuk kepentingan belanja pegawai semata. Namun utamanya untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Hanya itu harapan saya, semoga semua bisa memahami kondisi ini,” pungkasnya.(*)
Laporan : Rahma & Faisal