Bontang. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester II Tahun 2025, yang digelar Selasa (17/12/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan bahwa kinerja TPID Kota Bontang menunjukkan hasil positif. Berdasarkan penilaian regional Kalimantan, Bontang berhasil meraih peringkat ketiga TPID terbaik di Regional V, sebuah capaian yang menurutnya merupakan hasil kolaborasi semua pihak.
“Prestasi ini adalah hasil kerja bersama. Ke depan, kita berharap bisa lebih baik lagi, apalagi pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa daerah dengan kinerja TPID yang baik berpeluang memperoleh tambahan insentif,” ujarnya.
Neni menegaskan bahwa pengendalian inflasi sejatinya bertujuan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data terbaru, kondisi harga di Kota Bontang relatif stabil dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minus 1,35 persen, yang menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga. Namun demikian, ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak berpuas diri, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sejumlah komoditas seperti cabai rawit, bawang merah, telur, dan daging ayam perlu diwaspadai karena berpotensi mengalami kenaikan harga.
“Kemarin kami juga meninjau pasar. Alhamdulillah harga relatif stabil, kalaupun ada kenaikan kecil masih dalam batas wajar,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Neni memaparkan empat langkah strategis pengendalian inflasi, yakni:
- Memperkuat keterjangkauan harga, melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan distribusi beras SPHP.
- Menjaga ketersediaan pasokan, dengan pemantauan ketat stok distributor dan agen oleh dinas terkait.
- Menjamin kelancaran distribusi, termasuk pengawasan bersama aparat kepolisian.
- Meningkatkan komunikasi efektif, dengan menyampaikan informasi harga yang jelas kepada masyarakat dan mencegah penyebaran hoax.
“Pengendalian inflasi adalah kerja orkestrasi. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama pemerintah daerah, Bank Indonesia, aparat keamanan, dan seluruh stakeholder,” tegasnya.
