Samarinda. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Senin sore. Aksi ini dilakukan bertepatan dengan satu tahun masa jabatan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
Aksi tersebut menjadi lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar saat 100 hari pemerintahan. Dalam momentum satu tahun kepemimpinan, massa membawa tujuh tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Salah satu tuntutan yang disorot adalah program Beasiswa Pendidikan Gratis “Gratispol” yang dinilai belum merata bagi seluruh mahasiswa asal Kalimantan Timur. Massa menilai masih banyak mahasiswa yang kesulitan memenuhi berbagai persyaratan administrasi sehingga tidak dapat mengakses program tersebut.
Selain isu pendidikan, mahasiswa juga menyoroti persoalan lingkungan. Mereka mengecam luasnya kerusakan ekologis di Kalimantan Timur yang disebut akibat maraknya pembukaan lahan untuk kepentingan perusahaan. Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi mendatang.
Aksi demonstrasi sempat berlangsung ricuh ketika sejumlah massa mencoba menerobos masuk ke halaman Kantor Gubernur. Aparat keamanan yang berjaga berupaya mengendalikan situasi hingga ketegangan mereda.
Situasi kembali kondusif setelah Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menemui perwakilan massa aksi dan melakukan dialog terbuka. Dalam pertemuan tersebut, disepakati beberapa poin tindak lanjut untuk menampung aspirasi mahasiswa.
Azril, salah satu anggota GERAM, menyampaikan kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum berpihak pada masyarakat.
“Kami kecewa karena berbagai persyaratan dalam penerimaan Beasiswa Gratispol justru menyulitkan mahasiswa. Banyak janji kampanye yang hingga kini belum terealisasi secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan kerusakan ekologis harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat dampaknya yang dinilai semakin nyata dan membahayakan masa depan Kalimantan Timur.
Aksi ditutup dengan penyerahan tuntutan secara resmi kepada perwakilan pemerintah provinsi, dengan harapan adanya langkah konkret dalam waktu dekat.
