Bontang. Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kota Bontang hingga kini telah menangani empat kasus dugaan pelanggaran, terhitung sejak awal tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tahun 2018.
Empat kasus tersebut terdiri dari dua temuan dan dua laporan. Diantaranya laporan salah satu Ketua Partai Politik di Bontang, terkait penggunaan nama partai untuk meminta sejumlah uang kepada warga. Namun prosesnya tidak dapat dilanjutkan, mengingat laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil.
Laporan kedua, dugaan oknum non pns yang menggungah foto salah satu paslon, dan prosesnya pun tengah berjalan. Dimana yang bersangkutan mengakui dan laporan memenuhi unsur pelanggaran kode etik.
“Laporan tersebut sudah diteruskan ke Sekda Bontang, dan masih menunggu hasil keputusan,” ujar Ketua Panwaslu Bontang Agus Susanto.
Sementara untuk dua temuan, adanya dugaan pelanggaran oleh oknum ASN dengan berfoto bersama salah satu pasangan calon, namun dari hasil klarifikasi temuan tersebut tidak memnuhi unsur pelanggaran. Sehingga prosesnya tidak berlanjut.
Selanjutnya temuan kedua, salah satu tim paslon diduga melakukan kampanye di luar jadwal dan di tempat ibadah, namun setelah ditelusuri dan diklarifikasi dugaan tersebut tidak terbukti sebagai suatu pelanggaran. Proses penindakannya pun kemudian dihentikan.
“Batas waktu pelaporan selama tujuh hari pasca kejadian, jika lebih dari itu tidak dapat diproses. Jika terjadi dugaan pelanggaran, panwaslu terlebih dulu akan lakukan klarifikasi kepada terlapor,” tambah Agus.(*)
Laporan: Yuli | Nasrul