Sangatta. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Agusriansyah Ridwan, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim agar target vaksinasi meliputi semua guru. Baik guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang jumlahnya sangat banyak.
“Semua guru dan tenaga pendidik harus mendapat prioritas vaksinasi tanpa membedakan status. Ada kekhawatiran bahwa vaksinasi hanya diberikan kepada guru-guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja, padahal, sangat banyak guru-guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik. Bagaimana nasib mereka jika harus melakukan PTM tanpa divaksin” jelasnya
Dijelaskan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, menurut Satgas COVID-19 Kutim itu semua merupakan prasyarat Pembelajaran Tatap Muka (PTM), dimana mulai dari realisasi vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah yang sesuai protokol kesehatan, hingga kesiapan siswa dan orangtua dalam mendukung PTM harus terpenuhi.
“Pemerintah perlu menganalisa kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk pembelajaran tatap muka Apakah sekolah-sekolah sudah semuanya mengisi Daftar Periksa Protokol Kesehatan Hal-hal semacam ini harus diperhatikan sebelumnya agar perangkat di lapangan tidak gamang dan kelabakan saat kebijakan PTM diberlakukan,” tegasnya.
Agus menerangkan bahwa Daftar Periksa Protokol Kesehatan yang dimaksud adalah berupa daftar kesiapan sekolah dalam melaksanakan sekolah tatap muka, dimana ada hal-hal yang harus dipenuhi dari daftar tersebut, seperti memiliki tempat cuci tangan, thermo gun dan fasilitas kesehatan yang baik. Dirinya juga meminta agar PTM harus berdasarkan zonasi COVID-19.
“Kebijakan PTM harus memperhatikan zonasi. Untuk zona orange dan merah saya sarankan agar PTM tidak dilakukan. Selain itu pemerintah harus menjelaskan secara lengkap kepada masyarakat, terutama para wali murid seperti apa skema dari PTM yang akan diterapkan. Apalagi setiap sekolah dan daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Pemerintah juga harus memastikan PTM berjalan dengan aman, jangan lepas tangan dan sepenuhnya menyerahkan kepada orang tua murid” pungkasnya.
Laporan: Dimas | Shena