Bontang. Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bontang yang berada dibawah naungan Kementrian Agama, dan kini diambil alih Pemerintah Provinsi Kaltim, tak lepas dari berbagai masalah akibat terdampak defisit anggaran.
Pasca menghapus kegiatan ekstrakurikuler sementara waktu, kini MAN Bontang kembali diterpa masalah pencairan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), yang tak kunjung turun dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Bahkan untuk membayar gaji 12 tenaga honorer, Kepala Sekolah MAN Bontang Kamiyati, terpaksa harus memutar otak hingga berutang untuk membayar gaji pegawainya itu. Akibat belum adanya anggaran untuk pembayaran gaji sejak bulan Januari hingga Februari 2017.
“Saya harus carikan jalan apapun caranya. Namanya urusan perut tidak bisa ditunda. Mereka adalah tanggungjawab saya, jadi saya harus mencari jalan keluar,” ungkapnya saat ditemui tim liputan Pktv Bontang beberapa waktu lalu.
Ditambahkan Kamiyati, sempat terlintas dalam pikirannya jika kondisi ini berlangsung lama, untuk mewajibkan setiap siswa membayar iuran sekolah. Namun lagi-lagi rencana tersebut harus dipikirkan matang, karena dikhawatirkan menimbulkan pro kontra dikalangan orangtua siswa. Dan bisa saja terindikasi pungli.
“Tapi itu jalan paling akhir yang terpaksa akan saya tempuh, kalau memang tidak ada lagi solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah kota maupun provinsi,” terangnya. (*)
Laporan: Yulianti Basri