Bontang. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mengaku miris dengan capaian realisasi anggaran 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sepanjang enam bulan pertama di tahun 2022 ini. Pasalnya, serapan di semester pertama tahun ini jauh lebih rendah dari serapan anggaran di tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam, saat memimpin jalannya rapat kerja bersama dengan Pemerintah Kota Bontang, pada Selasa (12/7/2022). Dijelaskan Rustam, hingga 30 Juni 2022 realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang 2022 pada semester pertama baru mencapai 29,87% atau sebesar Rp 416 Miliar lebih dari total APBD sebesar Rp 1,3 Triliun. Artinya, masih tersisa anggaran sebanyak Rp 977 Miliar yang belum terealisasi.
“Bahkan dari 31 OPD ada beberapa OPD yang realisasi anggarannya berada di bawah 20%. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota hanya sebesar 7,36% dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan hanya sebesar 19,29% serta dinas komunikasi dan informatika sebesar 19,51%,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD Bontang Lainnya Yakni Nursalam. Menurut politikus Partai Golkar ini, idealnya serapan anggaran per 30 Juni 2022 berada di atas 50%, mengingat pelaksanaan kegiatan di anggaran murni memiliki waktu selama enam bulan. Adapun dirinya menilai rendahnya serapan anggaran semester pertama yang terus berulang di setiap tahunnya ini disebabkan oleh OPD yang suka meminta anggaran lebih besar dari jumlah anggaran yang sebenarnya dibutuhkan.
“Sehingga pada akhirnya tidak bisa menyerap anggaran secara maksimal dan berujung pada adanya silpa,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang Sonny Suwito berdalih, rendahnya serapan anggaran di semester pertama 2022 ini disebabkan oleh beberapa OPD seperti Dinas PUPRK Dan Dinas Perkimtan yang penyerapan anggaran baru maksimal dilakukan pada semester kedua setiap tahunnya, lantaran pencairan berbagai proyek fisik baru dilakukan di Oktober dan November.
“Juga karena ada kebijakan pemerintah yang melakukan rasionalisasi anggaran sebesar 30% kepada seluruh OPD shingga serapan anggaran menjadi rendah,” jelasnya.
Diketahui, dari total 31 OPD di lingkup Pemkot Bontang, tak ada satu pun OPD yang berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar 50%. Rata-rata OPD baru mencapai realisasi diangka 20– 40%.
