Bontang. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) agar seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak digelar terbuka untuk umum, namun diperuntukkan khusus bagi para pegawai honorer dilingkup Pemkot Bontang.
Pasalnya, keluarnya surat edaran Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tentang penghapusan honorer per 28 November 2023, membuat 2.368 tenaga honorer di Bontang cemas akan nasib mereka ke depan. Mengingat nantinya hanya akan ada PNS dan PPPK. Sementara tenaga alih daya (outsourcing) hanya diperuntukkan untuk petugas kebersihan, keamanan dan sopir.
Menurut anggota Komisi I DPRD Bontang Rusli, jika seleksi PPPK dibuka untuk umum, maka otomatis pegawai honorer yang sudah mengabdi lama akan tersingkir atau tak bisa mengimbangi dengan mereka yang baru lulus kuliah. Olehnya pemerintah dinilai perlu melakukan strategi untuk menyelamatkan pegawai yang sudah mengabdi lama sebagai honorer.
“Walaupun dilakukan tes dan lulus secara murni, tenaga-tenaga baru tidak mungkin langsung siap berkerja. Berbeda dengan yang sudah mengerjakan hal tersebut bertahun-tahun,” ungkapnya
Usulan Rusli ini pun disambut baik oleh Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang. Menurut Kepala BKPSDM Sudi Priyanto, usulan tersebut sangat baik agar para pegawai honorer Bontang yang telah lama mengabdi dapat terserap maksimal pada seleksi PPPK tersebut.
“Kami sangat setuju pak, dengan pembatasan tes ini hanya untuk internal non ASN Bontang dulu, itu kita sepakat. Karena apa bila dibuka secara umum maka peluang mereka akan menjadi lebih kecil,” ucapnya.