Bontang. Puluhan kontraktor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Lokal Bontang (FKPLB) turun menggelar unjuk rasa, menyuarakan tuntutan hak mereka terhadap pemerintah yang hingga kini belum juga terbayarkan. Aksi digelar FKPLB di halaman Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Senin, 06 Februari 2017.
Dalam tuntutannya, FKPLB mendorong pemerintah melanjutkan proses pergeseran anggaran mendahului APBD Perubahan tahun 2017, yang saat ini menurut para kontraktor dipermasalahkan oleh Anggota DPRD Kota Bontang. Sebab, pergeseran lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melalui persetujuan DPRD.
Padahal, menurut Ketua FKPLB Frans Micha, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni telah menyepakati upaya pergeseran anggaran pada 16 Januari 2017 lalu, bersama Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah. Pun disaksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta sejumlah Ketua Fraksi DPRD.
“Kami sangat menyesalkan sikap dewan (DPRD) kali ini, setelah sebelumnya terjalin kesepakatan bersama. Jika tidak ada titik terang, kami akan tetap menduduki kantor ini (BPKD) hingga mendapatkan kejelasan pembayaran,” ujarnya.
Baca Juga: Basri Rase: Pemkot Akan Tetap Lakukan Pergeseran Anggaran
FKPLB kata Frans, menuntut agar pembayaran selambat-lambatnya dapat dibayarkan pada pekan ini. Pasalnya kontraktor sudah terlalu lama dibebani dengan tagihan bank serta tunggakan gaji pekerja.
“Untuk pergeseran anggaran mendahului perubahan, eksekutif cukup menyampaikan pemberitahuan saja ke DPRD. Namun nyatanya 31 Januari 2017 lalu DPRD justru melayangkan surat penghentian pergeseran anggaran itu,” tambahnya.
Senada, Wakil Ketua FKPLB Muhammad Muqrim turut menyayangkan sikap anggota DPRD Bontang yang tidak memperjuangan hak mereka. Dan malah terkesan sebaliknya. Pihaknya jelas Muqrim, menduga adanya kepentingan eksekutif dan legislatif hingga mengganjal persoalan ini.
“Diakui atau tidak, selama ini para kontraktor ikut berkontribusi dalam memajukan Bontang lewat berbagai pembangunan yang dikerjakan,” paparnya.
Aksi yang digelar sejak pukul 09.00 Wita dan dikawal pihak kepolisian bersama Satpol PP ini, akhirnya berhenti pasca mendapatkan penjelasan Kepala BPKD Amiluddin, terkait surat DPRD yang menyatakan pergeseran anggaran dianulir kembali. Dan, proses pengesahan pergeseran anggaran telah dibawa ke Gubernur Kaltim sehingga tahapan pembayaran bisa dilaksanakan secepatnya.
Baca Juga: Nursalam: DPRD Tak Lagi Permasalahkan Pergeseran Anggaran
Hal ini pun diamini Wakil Walikota Bontang Basri Rase, saat dimintai keterangan terkait aksi yang digelar FKPLB tersebut.
“Ini hak mereka, jadi sah-sah saja. Namun yang jelas pemerintah telah berupaya maksimal untuk segera melakukan pembayaran. Hanya saja, ada pertimbangan DPRD untuk hati-hati mengambil kebijakan, agar tidak berdampak hukum kedepannya,” ungkap Basri Rase. (*)
Laporan : Yuli & Nasrul