Bontang. Peranan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diupayakan dapat turut maksimal dalam upaya menciptakan Pilkada damai dan kondusif pada Desember 2015 mendatang.
Hal tersebut dibahas Panwaslu dengan Kepolisian Resort Kota Bontang, bersama sejumlah perwakilan ormas yang ada dan aktif di Kota Bontang melalui Rakor pelatihan dalam rangka pengawasan pemilu partisipatif pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang.
Beberapa hal yang pokok dalam rakor tersebut di antaranya, bagaimana peran masyarakat menempatkan diri dalam pemilu dan menciptakan keamanan.
Kasat Binmas Polres Bontang, AKP Supriyanto dalam kesempatan itu mengharap semua pihak dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan secara musyawarah, dan tidak cepat tersulut emosi. Utamanya pada proses pelaksanaan pencoblosan hingga penghitungan jumlah suara.
“Yang patut diwaspadai adalah konflik pada saat perhitungan suara dan pelantikan pasangan calon terpilih. Untuk itulah, semua elemen masyarakat wajib turut serta untuk bisa ikut mengawasi dan menenangkan situasi agar mencegah konflik,” katanya.
Pihaknya jelas Supriyanto akan selalu sosialisasikan hal ini pada berbagai kalangan, seperti halnya pemilih pemula dalam menentukan sikap dan pilihannya. Sehingga dari hal itu, ketertiban dan ketenteraman masyarakat selama proses pilkada dapat terjaga dengan baik. Melalui dukungan seluruh elemen yang ada di Kota Bontang.
“Pemilih pemula juga kami sasar dengan kegiatan seperti ini, sehingga semuanya bisa memahami dan dapat mengambil bagian dalam menciptakan Pilkada damai,” imbuhnya.
Sementara, ketua Panwas Bontang, Agus Susanto kembali mengimbau semua pihak ikut menyukseskan jalannya pilkada, serta menjaga kondusifitas Bontang. Dia kembali menegaskan jika panwas akan bekerja secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pengawasan dan pendampingan terus kami lakukan. Kami berkomitmen untuk saling sinergi dan sharing, dengan menggelar pertemuan rutin untuk berkoordinasi bersama semua pihak. Setiap tahapan akan kami cermati, jika saja ada potensi pelanggaran. Baik bersifat administrasi, kode etik, pidana, maupun sengketa pilkada,” paparnya.
Laporan : MC Panwas Bontang
Editor : Revo Adi M
