Bontang. Kebijakan pemerintah untuk memotong gaji seluruh tenaga honorer (Non Pns) dilingkup Pemkot Bontang pada tahun 2017 mendatang, mendapatkan reaksi beragam.
Salah satunya Hasti Luciana, staf honorer sekretariat DPRD Bontang. Ia mengaku hanya bisa pasrah jika gajinya dan teman-teman honorer lainnya harus dipotong akibat kondisi keuangan daerah.
Meski demikian, dirinya meminta komitmen pemerintah yang menyatakan untuk tidak lagi melakukan penerimaan pegawai honorer baru, meski kondisi keuangan pemkot mulai stabil.
“Sejak beberapa tahun terakhir perekrutan pegawai honorer sangat banyak, dan tidak terkendali. Makanya saya berharap pemerintah kedepan tak lagi lakukan perekrutan,” ujarnya.
Terhitung dari 2011 hingga pertengahan 2016, jumlah pegawai honorer meningkat dua kali lipat dari 700 pegawai, menjadi 1500 pegawai pada tahun 2016.
“Sangat drastis penambahan jumlahnya dalam lima tahun terakhir,” tandasnya.
Sesuai instruksi pemerintah, ia kata Hasti akan mengawasi adanya perekrutan pegawai honorer baru dilingkup pemerintah kota Bontang, dan melaporkannya kepada Walikota atau Wakil Walikota Bontang, untuk dapat ditindak tegas.
“Pak Basri (Basri Rase, Wakil Walikota Bontang) kan janji akan menindak tegas kalau ada perekrutan honorer baru dilingkup pemerintah,” tambahnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, rata-rata gaji pegawai non pns di lingkup Pemerintah Kota Bontang berkisar antara 2,4 Juta Rupiah hingga 2,6 Juta Rupiah, tergantung dari jenjang pendidikannya. (*)
Laporan : Sary & Aris
Editor : Maya Ch
