Bontang. Polemik status kampus Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi (Stitek) Bontang terus bergulir. Pasalnya, Dprd Bontang merasa kecewa dengan ketidakhadiran Yayasan Bessai Berinta yang menaungi kampus tersebut, pada rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan Senin (8/1) kemarin.
RDP yang dihadiri gabungan komisi Dprd dan bagian hukum sekretariat daerah tersebut pun, dinilai legislatif tidak ditanggapi serius, bahkan seolah kewenangan DPRD dilecehkan dengan ketidakhadiran yayasan yang meminta agar rapat dijadwal ulang pada 23 Januari 2018 mendatang.
“Alasan mereka, ketua yayasan saat ini tengah cuti kerja dan sedang berada di luar kota,” kata Ketua Komisi 3 DPRD Rustam Hs, selaku pemimpin rapat.
Senada, ketidakhadiran Yayasan Stitek turut menuai kekecewaan anggota dprd lainnya. Salah satunya Rusli. Ia mendesak pimpinan untuk segera membentuk Panitia Khusus (pansus), guna menyelidiki permasalahan perubahan kepengurusan di tubuh stitek Bontang tersebut.
“Jangan terus seperti ini, harus ada tindaklanjut tegas. Makanya kami mendorong agar segera dibentuk pansus untuk menyikapi persoalan ini,” ucapnya.
Sejatinya RDP digelar guna menindaklanjuti temuan inspeksi mendadak (sidak) komisi 3 beberapa waktu lalu, terkait adanya perubahan struktur kepengurusan di Yayasan Stitek dari naungan Pemerintah menjadi atas nama pribadi (perorangan).
Baca Juga: DPRD: Soal STITEK, Kami Tak Mencari Popularitas
Bahkan jatah kursi pemkot yang sebelumnya dewan Pembina, kini ditiadakan. Padahal Dprd mencatat banyak aset dari Apbd Bontang yang digelontorkan ke kampus Stitek.(*)
Laporan: Sary | Rahma
