Bontang. Pemerintah Kota Bontang sampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi DPRD, terhadap nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang tahun 2017, Selasa 20 Desember 2016 di Ruang Rapat Kantor Dprd di Bontang Lestari.
Wakil Walikota Basri Rase, menyampaikan 24 poin jawaban atas pandangan umum fraksi, dimulai usulan Fraksi Gerindra terkait potensi anggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dapat kembali membaik, sehingga bisa dialokasikan untuk kesejahteraan non pns. Poin ini mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Bontang.
Meski begitu, poin tersebut belum dapat diterapkan saat ini, mengingat kepastian realisasi pendapatan dana perimbangan sebagaimana diatur dalam PMK nomor 48 tahun 2016, baru dapat diketahui pada pelaksanaan Apbd 2017.
Selain itu, permintaan agar tidak melakukan pemotongan Performance Pns, ungkap Basri, kebijakan tersebut tidak dapat dihindari. Mengingat kondisi pendapatan daerah yang mengalami penurunan signifikan.
“Namun demikian, pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan besaran tunjangan performance Pns ketika terjadi perbaikan pendapatan daerah,” paparnya.
Dijelaskannya, pemerintah Kota Bontang akan selalu berkomitmen untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan pegawai, baik pns dan non pns. Termasuk mendapatkan tambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
“Pemerintah akan terus berupaya melakukan peningkatan pendapatan, terutama alokasi dana dari pusat untuk bisa lebih digelontorkan untuk Bontang,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu Basri Rase turut menjelaskan upaya peningkatan perekonomian dengan lebih menggali sumber pendapatan daerah, seperti halnya saran dari Fraksi Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera (ADPS) dan Fraksi Hanura Perjuangan. Dikatakan Basri, jika pemerintah terus melakukan terobosan guna memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski dengan berbagai keterbatasan potensi dan infrastruktur dalam pemungutannya. (*)