Bontang. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Bontang, camat dan lurah, serta seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit maupun perusahaan sekota Bontang untuk bekerjasama melakukan pemetaan di sejumlah wilayah yang diduga rawan terjadi Demam Berdarah Dengue (DBD) pada Selasa (10/9/2019), Bertempat di Pendopo Wali Kota Bontang.
Instruksi tersebut dilontarkan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni usai mengetahui dan menerima data dari tim Kementerian Kesehatan melalui Kepala Dinkes kota Bontang Bahauddin, yang mengatakan bahwa berdasarkan surveilans epidemiologi yang dilakukan selama 3 hari di kota Bontang. Tim kementerian kesehatan menegaskan kota Bontang telah mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) sejak Januari 2019 dan puncak KLB terjadi pada Februari dan Mei 2019.
Bahauddin juga menjelaskan bahwa berdasarkan trend suspek dengue mingguan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dilaporkan, bahwa sejak minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 6, dan pada minggu ke 20 sampai dengan minggu ke 33, tahun 2019, kota Bontang telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2018.
Dinkes Bontang juga mencatat berdasarkan laporan dari pos kedaruratan kesehatan masyarakat atau public health emergency operating center (PHEOC) di Kementerian Kesehatan, pada tanggal 22 Agustus 2019 ada KLB DBD sebanyak 547 kasus dengan 3 kematian.
“Untuk menanggulangi permasalahan KLB DBD agar tidak meluas lebih jauh, tim Dinkes telah melakukan berbagai upaya, dengan melakukan penyelidikan sumber penularan DBD dan sudah melakukan langkah stop penularan DBD. Seperti gencar bersosialisasi kepada masyarakat untuk melaksanakan 3M+, yakni menutup semua tampungan air atau sumber air, menguras bak mandi, dan mendaur ulang barang bekas.
Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan, pemerintah tidak boleh tinggal diam dalam menanggapi permasalahan KLB DBD tersebut. Maka dari itu, dirinya meminta semua OPD dilingkup pemerintah maupun seluruh stakeholder, yakni organisasi masyarakat dan perusahaan untuk melakukan gerakan masife bekerjasama dan berupaya memberantas DBD. Seperti gencar melaksanakan bulan bakti maupun penyuluhan di masyarakat.
“Kita juga harus fokus melakukan penanggulangan berupa penyelidikan epidemiologi dan thermal fogging atau pengasapan, pemeriksaan jentik berkala untuk evaluasi angka bebas jentik (ABJ), serta gerakan pemberantasan sarang nyamuk,” tegasnya.
Laporan: Aris
