Bontang. Komisi 1 Dprd Kota Bontang minta Pemerintah untuk lakukan tes urine terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (Pns) dilingkup Pemkot Bontang. Hal ini menurut Ketua Komisi 1 Dprd Bontang, Agus Haris, sebagai upaya mengantisipasi aparatur sipil Negara terlibat dalam jaringan narkoba.
Mengingat Bontang terangnya menjadi salah satu daerah yang teridentifikasi darurat narkoba di Indonesia.
“Hal ini penting dilakukan untuk memastikan pegawai kita bebas dari narkoba. Kalau ada kedapatan, bisa langsung ditindak,” ujarnya.
Tes urine ini jelas Agus Haris, dapat dilakukan mulai tingkatan terendah hingga Kepala SKPD di Pemkot Bontang. Termasuk seluruh unsur ditubuh Dprd Kota Bontang.
Diakuinya, sejak dilantik sebagai wakil rakyat pada 2014 lalu, dirinya belum pernah melihat pemerintah mengadakan tes urine baik bagi Pns maupun Dprd Kota Bontang.
“Besar harapan saya tahun 2016 ini kegiatan tersebut dapat dilakukan. Biar seluruh aparatur dan wakil rakyat kita bisa bebas dari narkoba,” tambahnya.
Bahkan jika ada yang diketahui sebagai pengguna maupun pengedarm bisa diterapkan sanksi berjenjang. Mulai dari pembinaan hingga pencopotan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
“Setiap pelanggaran kan harus ada sanksi, makanya perlu diberikan sanksi tegas,” pungkasnya.
Laporan : Tim Liputan pktvbontang.com
Editor : Maya Ch
