Bontang. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan standar laboratorium lingkungan milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Menurutnya, fasilitas tersebut memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi unit pelayanan komersial yang kompetitif bagi industri lokal.
Usulan tersebut disampaikan Winardi dalam rapat pembahasan potensi pendapatan daerah bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan bahwa laboratorium lingkungan tidak boleh hanya sekadar menjadi fasilitas pendukung pengawasan internal, melainkan harus bertransformasi menjadi sumber penerimaan baru bagi kas daerah.
“Kalau laboratoriumnya sudah memenuhi standar, kenapa tidak dimanfaatkan untuk memberikan layanan kepada perusahaan? Ini bisa menjadi sumber PAD baru,” ujar Winardi.
Politisi tersebut menilai, status Bontang sebagai kota industri memberikan keuntungan strategis. Tingginya kebutuhan perusahaan terhadap jasa pengujian lingkungan harus ditangkap oleh pemerintah daerah dengan menghadirkan layanan laboratorium berakreditasi dan berkredibilitas tinggi, sehingga pelaku industri tidak perlu lagi menggunakan jasa dari luar daerah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Winardi mengusulkan agar DLH menjalin kemitraan strategis dengan perguruan tinggi maupun lembaga profesional. Kerjasama ini dinilai penting untuk mempercepat proses sertifikasi laboratorium sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelolanya.
Selain sektor laboratorium, Winardi juga menyoroti pemanfaatan aset daerah secara keseluruhan yang dinilai belum maksimal. Ia meminta seluruh OPD mulai aktif memetakan dan menginventarisasi aset potensial yang dapat dioptimalisasi menjadi unit bernilai ekonomi.
“Jangan hanya menunggu pendapatan yang sudah ada. Kita harus berpikir bagaimana aset dan fasilitas yang dimiliki pemerintah bisa menghasilkan nilai ekonomi,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, DLH Kota Bontang melaporkan bahwa realisasi retribusi persampahan hingga akhir Mei 2026 telah mencapai sekitar Rp1,3 miliar dari target Rp2,5 miliar. Capaian ini melanjutkan tren positif tahun sebelumnya, di mana target Rp2,4 miliar berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar Rp2,8 miliar. Retribusi tersebut bersumber dari pelayanan sampah rumah tangga serta pembuangan langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) oleh perusahaan.
Meski mengapresiasi kinerja retribusi konvensional tersebut, Winardi menekankan bahwa inovasi tidak boleh berhenti pada sektor persampahan. Optimalisasi laboratorium dan aset daerah dipandang sebagai langkah strategis jangka panjang agar struktur PAD Kota Bontang lebih mandiri, variatif, dan tidak hanya bergantung pada retribusi rutin.
