Samarinda. Aksi pembubaran kegiatan penggalangan dana oleh mahasiswa untuk korban kebakaran di Kabupaten Mahakam Hulu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda menuai kecaman. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Samarinda, menuntut klarifikasi serta pencopotan Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini.
Insiden pembubaran tersebut terjadi saat mahasiswa melakukan aksi solidaritas di simpang empat Lembuswana. Video kejadian itu viral di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa warganet mendukung langkah penegakan aturan, namun tak sedikit yang menyayangkan tindakan represif terhadap kegiatan kemanusiaan.
Menanggapi insiden tersebut, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa mendatangi gedung Balai Kota Samarinda. Mereka menyampaikan aspirasi secara langsung dan mendesak pemerintah kota mencopot kepala Satpol PP dari jabatannya.
Di sisi lain, Kepala Satpol PP Samarinda, Anis Siswantini, memberikan penjelasan bahwa tindakan pembubaran dilakukan sebagai bagian dari patroli rutin penegakan aturan, yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Anak Jalanan (Anjal) dan Gelandangan Pengemis (Gepeng).
Merespons tuntutan mahasiswa, Plt Asisten II Pemerintah Kota Samarinda, Suwarso, bersama jajaran, segera melakukan mediasi. Dalam keterangannya, Suwarso menyatakan tuntutan mahasiswa akan dikaji lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
“Kepala Satpol PP sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan pemerintah daerah. Namun, kami tetap membuka ruang untuk masukan dan aspirasi dari masyarakat, khususnya mahasiswa,” ujarnya.
Sementara itu, Edison, selaku Koordinator Lapangan dari aliansi mahasiswa, menyatakan bahwa permintaan pencopotan kepala Satpol PP adalah bentuk sikap tegas mahasiswa terhadap tindakan yang mereka nilai tidak manusiawi.
“Langkah lanjutan akan kami ambil setelah ada kejelasan dan hasil dari komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota,” tegasnya.
Aksi ini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang dinamika antara mahasiswa dan aparat dalam menyikapi kegiatan sosial di ruang publik. Mahasiswa berharap agar penegakan aturan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan masyarakat luas.
