Samarinda — Industri pariwisata Kalimantan Timur tengah menghadapi tantangan besar di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh instansi pemerintahan, tetapi juga merambah ke sektor swasta, menyebabkan penurunan pendapatan hotel, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, dan penurunan kualitas layanan yang ditawarkan destinasi wisata.
Menanggapi situasi tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara Bincang-Bincang Pariwisata 2025 yang mengusung tema “Pariwisata yang Kuat di Tengah Efisiensi Anggaran: Kolaborasi dan Inovasi”. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (4/5/2025) di 29 Coffee and Eatery, Samarinda, dan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor industri pariwisata, akademisi, hingga pembuat kebijakan.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun ketahanan industri pariwisata. Ia menegaskan bahwa tantangan saat ini tidak bisa dihadapi oleh satu pihak saja.
“Harus ada kerja sama dan kompromi antara semua sektor dalam mengembalikan ekonomi pariwisata Kalimantan Timur, terutama dalam menjaga keberlangsungan arus kas atau cash flow,” ujar Ririn.
Ririn menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran telah membawa dampak luas terhadap aktivitas ekonomi pariwisata di daerah. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya jumlah PHK, terutama di perusahaan swasta yang mengalami kesulitan keuangan.
“Kondisi efisiensi ini tidak hanya menyerang pemerintah saja, tetapi juga sektor swasta. PHK massal tidak bisa dihindarkan karena daya beli masyarakat juga menurun. Masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan pokok daripada berwisata,” tambahnya.
Untuk menavigasi tantangan tersebut, Ririn menyampaikan bahwa inovasi dan strategi adaptif menjadi kunci utama. Ia menyarankan berbagai langkah konkret yang bisa diambil oleh pelaku pariwisata agar tetap bertahan dan bahkan berkembang di tengah kondisi sulit.
Beberapa strategi yang direkomendasikan meliputi:
- Diversifikasi pasar, dengan menjangkau segmen wisata baru, termasuk wisatawan lokal dan domestik.
- Peningkatan promosi digital, guna menjangkau audiens yang lebih luas dan efisien secara biaya.
- Kerja sama dengan komunitas lokal, untuk memperkuat basis ekonomi kreatif dan menciptakan pengalaman wisata berbasis budaya.
- Pemanfaatan teknologi, seperti sistem reservasi online dan digitalisasi manajemen operasional untuk efisiensi biaya.
Selain itu, Dinas Pariwisata Kaltim juga mengusulkan pengembangan produk wisata berbasis komunitas, penawaran paket promosi kolaboratif antar pelaku usaha, pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kualitas layanan, serta aktivasi berbagai event pariwisata baik di tingkat lokal maupun nasional.
Meski tantangan masih besar, Ririn menyampaikan bahwa ada sedikit kabar baik dari sektor perhotelan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan, tingkat hunian hotel berbintang pada April 2025 tercatat mencapai 53,79%, meningkat 14,59% dibandingkan bulan sebelumnya.
“Kami menyambut baik tren ini dan berharap daerah-daerah lain di Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan serupa. Namun, untuk menjaga momentum ini, dibutuhkan kerja sama dan komitmen dari seluruh pihak,” tegas Ririn.
Acara bincang-bincang ini bukan hanya sekadar forum diskusi, tetapi juga menjadi titik awal kolaborasi strategis lintas sektor di Kalimantan Timur. Para peserta sepakat bahwa keterlibatan aktif dari pemerintah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan akademisi sangat diperlukan untuk membangun pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan.
Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, masa depan pariwisata Kalimantan Timur kini berada di persimpangan penting: bangkit melalui inovasi dan kolaborasi, atau tertinggal jika tetap bergantung pada pola lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
