Bontang. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mengaku siap memperjuangkan nasib para pegawai honor yang statusnya akan dihapus pemerintah pusat pada November 2023 mendatang. Dimana saat ini jumlah pegawai honorer di Kota Bontang telah mencapai 2.368 orang.
Wali Kota Bontang Basri Rase menyebut, permasalahan ini merupakan permasalahan nasional, olehnya dibutuhkan sinergitas dari seluruh pihak, mulai dari tingkat kota hingga provinsi. Orang nomor satu di Kota Bontang ini mengatakan, penghapusan honorer merupakan suatu permasalahan, sehingga harus ada solusi yang wajib diberikan oleh pemerintah pusat.
“Itu akan berbahaya juga, bisa menjadi temuan. Makanya pusat itu harus jelas, harus ada solusinya,” ungkapnya.
Hal senada juga turut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Bontang, Muslimin. Menurutnya, penghapusan pegawai honorer akan menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat. Olehnya dibutuhkan upaya untuk memperjuangan nasib para pegawai honorer yang diketahui telah mengabdi selama bertahun-tahun. Adapun salah satu perjuangan yang bakal dilakukan pihaknya bersama pemkot, yakni menggelar pertemuan dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di jakarta akhir bulan ini.
“Ketika honorer hendak dihapuskan, maka ini menjadi PR bagi kita untuk membahas hal ini. Kami akan mengusulkan perubahan nama sehingga mereka-mereka ini dapat diberdayakan kembali,” pungkasnya.
Diketahui, nantinya saat bertemu dengan pihak kemenpan-rb, pemkot bontang bakal berkonsultasi perihal pengangkatan pegawai honorer menjadi pppk bagi yang sudah mengabdi 5 tahun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP). Atau pilihan lainnya yakni menerapkan keberadaan pegawai outsourcing.