Samarinda. Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim), Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan implementasi program beasiswa Kaltim. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap aduan masyarakat yang memperhatikan berbagai aspek pelaksanaan beasiswa, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dewan Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, serta komisi II dan IV DPRD Kaltim.
Salah satu temuan penting dari evaluasi ini adalah adanya kurangnya koordinasi antara badan pengelola beasiswa dan dinas pendidikan. Sebagai solusi, PJ Gubernur Kaltim menyarankan agar lembaga-lembaga tambahan yang dibentuk untuk mengelola beasiswa harus berada di bawah kendali langsung dinas pendidikan. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan beasiswa.
Menanggapi temuan kurangnya koordinasi ini, Akmal Malik menilai bahwa diperlukan proses pembenahan yang mendalam. Oleh karena itu, bersama DPRD Kaltim, telah disepakati untuk membentuk tim khusus yang diberi nama Tim Evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan. Tim ini akan bertugas untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan merumuskan langkah-langkah pembenahan yang konkret. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperhatikan ketepatan kebijakan pendidikan guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memberikan dampak yang maksimal bagi kemajuan pendidikan di Kaltim.
“Untuk tahun berikutnya, saya menargetkan untuk menyesuaikan kembali besaran beasiswa Kaltim yang sempat mengalami penurunan pada tahun ini,” pungkasnya.