Bontang. Ketua DPRD Kota Bontang Kaharuddin Jafar menilai rencana penghapusan tunjangan pendapatan penghasilan (TPP) pegawai negeri sipil (Pns), dan memotong gaji pegawai non pns pada tahun 2017 mendatang, merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan Pemerintah.
Melihat kondisi APBD sebesar 700 hingga 900 Miliar Rupiah, Pemerintah menurutnya taka da pilihan selain melakukan efisiensi. Mengingat gaji pegawai pns dan non pns mampu menghabiskan anggaran sebesar 620 juta rupiah lebih.
“Dengan anggaran segitu, justru sulit bagi pemerintah untuk merealisasikan pembangunan di Kota Bontang. Makanya efisiensi harus dilakukan karena memang tidak ada pilihan lain,” ujarnya.
Ditambah Kahar, keputusan penghapusan dan pemotongan pendapatan pegawai sangat tepat dilakukan. Sebab, pemerintah tidak bisa menghilangkan kegiatan pembangunan akibat permasalahan kondisi keuangan saat ini.
“Pembangunan merupakan kebutuhan masyarakat luas, makanya kegiatan fisik harus tetap dilakukan meski kondisi keuangan merosot tajam pada tahun depan,” tambahnya. (*)
Laporan : Sary & Aris
Editor : Maya Ch
