Bontang. Realisasi pembiayaan daerah sepanjang 2016 dalam APBD murni yang dialokasikan Rp 1,3 Triliun mencapai persentase sebesar 91,10 persen. Hal tersebut diungkapkan Walikota Neni Moerniaeni pada paripurna ke-17 masa sidang 2 DPRD Kota Bontang, dalam hal penyampaian nota penjelasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P2APBD) tahun 2016.
Hal ini sebagai tindak lanjut pasca audit dan penilaian pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.
Menurut Walikota, realisasi anggaran pembiayaan daerah tersebut terdiri dari belanja operasi yang sebesar Rp965 Miliar, dengan realisasi Rp 886 Miliar. Dengan persentase capaian pelaksanaan 91,78 persen.
Sementara untuk belanja modal dari alokasi Rp357,7 Miliar, terealisasi Rp 245,5 Miliar. Dan untuk belanja tak terduga dari anggaran Rp21,7 Miliar, tersealisasi sebesar Rp21,2 Miliar,dengan persentase capaian 97,48 persen.
Sedangkan untuk arus kas daerah sebagai kompenen laporan keuangan pemerintah daerah, bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan. Dan mengalami defisit sebesar Rp 243 Miliar lebih. Sedang untuk arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan, nihil.
Dari pelaporan ini, selanjutnya dilakukan pembahasan terkait pemandangan fraksi-fraksi dewan terhadap nota penjelasan P2APBD Pemerintah Kota Bontang, untuk kemudian menjadi dasar pembahasan anggaran perubahan tahun selanjutnya.(*)
Laporan: Sary & Aris